Banpol Untuk PPP Belum Turun

TEMANGGUNG (KRjogja.com) – Pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan bantuan partai politik (Banpol) 2016 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Temanggung belum dapat cair dalam waktu dekat karena masih ada permasalahan di internal partai.

"Sembilan dari sepuluh parpol yang dapat banpol. PPP masih ada permasalahan di internal partai sehingga belum bisa dikucurkan," kata Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Temanggung SFK Kuntjoro, Jumat (12/08/2016).

Dia mengatakan sesuai aturan alokasi penggunaan banpol 60 persen untuk pendidikan politik (Dikpol) dan 40 persen untuk biaya operasional atau kesekretariatan. Maka itu pada partai politik diminta untuk memahaminya. Bendahara juga harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaannya.

" Jangan sampai, pengelola atau pengurus parpol terjerat hukum karena tidak bisa mempertanggujawabkan keuangan sebagaimana terjadi di daerah lain,” katanya.

Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol dan Linmas Sri Widada mengatakan masih ada masalah internal di tubuh DPP PPP yang berdampak ke daerah. Kepengurusan PPP di Temanggung sendiri dipastikan tidak ada masalah. " Hanya kepengurusan di DPP yang masih ada masalah. Kami konsultasikan ke Kesbangpol dan Linmas Jateng dan Kementerian Dalam Negeri namun belum mendapat jawaban," katanya.

Disampaikan banpol antar partai yang diterima berbeda sebab besarannya disesuai jumlah perolehan suara dan kursi sesuai hasil pemilihan legislatif (pileg) 2014. PDI Perjuangan mendapatkan Rp 199.553.280 (84.736 suara  atau 7 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 154.377.315 (65.553 suara atau 6 kursi), Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 160.208.295 (68.029 atau 5 kursi). " Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rencana teralokasi Rp 112.936.380 karena mendapat 47.956 atau mendapat 5 kursi," katanya. (Osy)

BERITA REKOMENDASI