Baru 121 Desa ODF, Dinkes Gencarkan Sosialisasi

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo gencar melakukan sosialisasi Open Defecation Free atau bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hingga pertengahan 2019, baru 121 dari 494 desa/kelurahan di Purworejo yang menyandang status ODF.

Sosialisasi antara lain diselenggarakan Kecamatan Loano dan Dinkes Purworejo di aula Puskesmas Maron, Senin (8/7). Kegiatan workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) itu mengundang puluhan kepala desa dan penggerak PKK seluruh Loano. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3L) Dinkes dr Darus Karsopawiro dan Kades Kalimendong Leksono Wonosobo Sugito menjadi pemateri. Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti membuka workshop.

Darus Karsopawiro mengatakan, bebas BABS menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. "Pemkab punya target Purworejo bebas BABS, dimana saat ini belum ada satupun kecamatan ODF," katanya kepada KRJOGJA.com.

Menurutnya, kebiasaan BABS berpengaruh buruk pada kualitas kesehatan masyarakat. Bahkan kebiasaan itu memicu munculnya penyakit menular yang menyerang saluran pencernaan. Hasil penyelidikan epidemologi pada beberapa kejadian luar biasa diare di sejumlah desa di Purworejo, diduga akibat kebiasaan BABS.

Sejumlah kendala, lanjutnya, mewarnai upaya pemerintah dalam sosialisasi bebas BABS. "Adanya anggapan jamban masih mahal dan kebiasaan kotoran untuk pakan ikan membuat masyarakat memilih BABS di sungai atau kolam ikan," ucapnya.

Selain sosialisasi, dinkes juga melakukan tindakan pemicuan hingga tingkat desa. Pemicuan bertujuan memotivasi masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan BABS dan memunculkan tokoh penggerak.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan jamban sehat untuk masyarakat. "Namun karena desa di Purworejo cukup banyak, tentu tidak bisa merata. Solusinya, kami berharap desa mau mengalokasikan anggaran untuk membangun jamban layak bagi masyarakat," tuturnya.

Camat Loano Laksana Sakti mengemukakan, desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan jamban sehat. Pengalokasiannya termasuk dalam pos pemberdayaan masyarakat. "Namun paling utama adalah mengubah perilaku masyarakat untuk tidak BABS, itu yang masih susah, tapi terus kami lakukan bersama puskesmas," tegasnya. (Jas)

 

 

BERITA REKOMENDASI