Bawaslu Purworejo Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2020

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2020, di Hotel Plaza, Senin (21/9). Dalam sosialisasi, mengemuka ajakan untuk melaksanakan setiap tahapan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sosialisasi menghadirkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo Akmaliyah, Kepala Satpol PP dan Damkar Purworejo Budi Wibowo, serta Anggota Bawaslu Purworejo Ali Yafie. Bawaslu mengundang perwakilan tim sukses bapaslon.

“Ada banyak batasan, misalnya dalam pelaksanaan kampanye, tidak boleh mengumpulkan massa dengan bebas, di ruang terbuka maksimal seratus orang dan di dalam ruangan lima puluh,” tutur Akmaliyah.

Selain itu, setiap aparatur negara, aparatur desa/kelurahan, Polri dan TNI tidak boleh bertindak yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Sementara Kepala Satpol PP dan Damkar Budi Wibowo memberi materi tentang perizinan dan pemasangan alat peraga kampanye. Menurutnya, seluruh alat peraga wajib berizin dan membayar pajak.

“Jika tidak ada stiker izin dan pajak, akan kami turunkan. Kami melihat, ada sebagian alat peraga yang belum berizin dan bayar pajak, mohon maaf jika kami turunkan. Kami imbau semua kontestan untuk mematuhi aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Budi mengimbau seluruh kontestan pilkada untuk mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan setiap tahapan, terutama kampanye. “Jadi jangan sampai terjadi muncul klaster Covid-19 baru dari kegiatan pilkada,” ucapnya.

Sementara itu, Ali Yafie menambahkan, ada tiga potensi pelanggaran dalam Pilkada 2020, yakni kampanye di luar jadwal, pelibatan pejabat dalam kampanye, dan politik uang. “Untuk Jawa Tengah ini cukup tinggi terkait pelanggaran netralitas ASN. Contoh peristiwa di Purbalingga, ada puluhan ASN yang mendapat sanksi dari Komisi ASN pemerintah pusat. Maka kami minta semua pihak untuk menjaga diri,” tandanya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI