Bawaslu Temanggung Copot APK di Angkutan Umum

Editor: KRjogja/Gus

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Puluhan alat peraga kampanye berupa stiker yang ditempel di 1 angkutan umum dicopot Tim gabungan dari Badan Pengawas Pemilu, kepolisian, Satpol PP, dan Dishub Kabupaten Temanggung, Rabu (5/12)

Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Erwin Nurahmani Prabawati  mengatakan penempelan stiker APK di angkutan umum melanggar aturan, sebab angkutan sebagai fasilitas umum harus bebas dari pemasangan APK.

"Kami telah beri peringatan, karena tidak diindahkan lalu kami lepas," kata Erwin. 

Disampaikan penertiban ini berdasar Undang-Undang nomor tahun 2017, PKPU tentang kampanye, di mana salah satu klausul di dalamnya menyebutkan tentang pemasangan alat peraga kampanye dan juga penyebaran bahan kampanye. Stiker di angkutan umum tidak dibolehkan.

"Stiker tidak boleh dipasang di tempat umum, fasilitas umum, ukurannya juga dibatasi 10 x 5 centimeter, tetapi faktanya yang diangkot ukurannya lebih besar. Sebelum penertiban sudah berkali-kali kami sampaikan (kepada caleg), baik lewat surat maupun setiap ada pertemuan, termasuk hari ini kami share akan melakukan penertiban. Akan tetapi peringatan itu tidak diindahkan," katanya. 

Dikatakan pelepasan APK  berlangsung secara serentak di lima titik, yakni di depan Pasar Kliwon Temanggung, Plaza Temanggung, Kranggan, Krekop, dan di Jalan Pahlawan Temanggung.

Menurut Erwin tidak semua APK di kendaraan dilepas, karena ada aturan jika pemasangan itu di mobil branding atau mobil milik pribadi yang bersangkutan diperbolehkan. 

Kabid Lalu Lintas dan Perparkiran Disbuh Kabupaten Temanggung Cahyono Eko Sambodo mengatakan penempelan stiker para caleg itu ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan juga melanggar aturan, yakni setiap kendaraan tidak dibolehkan memasang kaca film dan sejenisnya dengan ketebalan lebih dari 70 persen.

"Makanya kalau stiker yang dilengkapi foto branding dan sebagainya ketebalannya pasti lebih dari 70 persen. Sehingga kita amanatkan selain melanggar juga secara estetika kurang baik karena menghalangi pandangan sopir. Sebelum penertiban ini kita sudah sampaikan imbauan kepada paguyuban angkutan umum supaya Pemilu 2019, baik Pileg mapun Pilpres berjalan dengan sejuk di masyarakat," katanya.

Salah satu sopir angkutam umum bernama Prapto mengaku mendapat uang sebesar Rp100 ribu dari caleg sebagai kompensasi pemasangan APK berupa stiker di kaca kendaraan bagian belakang.

Sopir yang lain Tego mengaku tidak mendapatkan uang sepeser pun dari caleg yang memasang APK di angkotnya, karena dirinya sebagai relawan celeg bersangkutan. (Osy)

 

 

BERITA REKOMENDASI