Bawaslu Temanggung Copot APK Langar Aturan

Editor: Ivan Aditya

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Tim gabungan dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Temanggung menertibkan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 yang pemasangannya melanggar aturan. Pelanggaran pemasangan APK diantaranya melintang jalan raya, menempel pohon ayoman, berada di fasilitas pemerintah dan tempat ibadah serta materi yang profokatif.

"Kami tertibkan dengan dicopot lalu disimpan di kantor," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung, Murti Anggono, Senin (10/12/2018).

Dia mengatakan sebelum penertiban, pihaknya telah menyampaikan pada peserta kampanye, yakni partai politik dan calon anggota DPD serta tim sukses untuk mencopot sendiri APK. Namun karena tidak dindahkan lantas tim yang menertibkan. "Jadi  telah beri peringatan, karena tidak diindahkan lalu kami lepas," kata dia.

Disampaikan penertiban ini berdasar Undang-Undang nomor tahun 2017, PKPU tentang kampanye, di mana salah satu klausul di dalamnya menyebutkan tentang pemasangan alat peraga kampanye dan juga penyebaran bahan kampanye.

Dikatakan pelepasan APK pada Senin di jalan protokol di Kecamatan Temanggung, Kandangan, Gemawang, Ngadirejo, Jumo dan Kedu. Sedangkan untuk hari selanjutnya diantaranya Temanggung, Kedu, Parakan, dan Kledung. " Kami sisir hingga semua APK yang melanggar di tertibkan," katanya.

Dikatakan APK yang melanggar sesuai temuan dan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan sebanyak 189 titik. Namun, rekomendasi masih terus dilakukan sehingga bisa jadi APK yang harus ditertibkan bertambah. Bahan kampanye dan stiker yang menyalahi aturan pemasangannya juga ditertibkan.

"Rata-rata kesalahan dari pemasangan APK itu adalah menempel di pohon dan melintang jalan," katanya, sembari mengatakan sebelumnya tim juga menertibkan stiker kampanye di mobil angkutan umum.

Kabid Lalu Lintas dan Perparkiran Disbuh Kabupaten Temanggung Cahyono Eko Sambodo mengatakan penempelan stiker para caleg itu ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan juga melanggar aturan, yakni setiap kendaraan tidak dibolehkan memasang kaca film dan sejenisnya dengan ketebalan lebih dari 70 persen.

"Makanya kalau stiker yang dilengkapi foto branding dan sebagainya ketebalannya pasti lebih dari 70 persen. Sehingga kita amanatkan selain melanggar juga secara estetika kurang baik karena menghalangi pandangan sopir. Sebelum penertiban ini kita sudah sampaikan imbauan kepada paguyuban angkutan umum supaya Pemilu 2019, baik Pileg mapun Pilpres berjalan dengan sejuk di masyarakat," katanya.

Salah satu sopir angkutam umum bernama Prapto mengaku mendapat uang sebesar Rp100 ribu dari caleg sebagai kompensasi pemasangan APK berupa stiker di kaca kendaraan bagian belakang. Sopir yang lain Tego mengaku tidak mendapatkan uang sepeser pun dari caleg yang memasang APK di angkotnya, karena dirinya sebagai relawan celeg bersangkutan. (Osy)

BERITA REKOMENDASI