BKD Ingin Desa Lunas PBB Bertambah

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo hingga akhir Januari 2020 berharap ada peningkatan jumlah desa dan kelurahan lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebab peningkatan terus terjadi dalam dua tahun terakhir setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan awal dan diserahkan ke wajib pajak.

Kepala BKD Sukoharjo RM Suseno Wijayanto, Jumat (17/1) mengatakan, dalam dua tahun terakhir hingga akhir Januari 2018 ada dua desa mampu lunas pembayaran PBB. Sedangkan pada akhir Januari 2019 jumlahnya meningkat menjadi lima desa. Karena itu, pada periode sama akhir Januari 2020 BKD Sukoharjo berharap ada peningkatan kembali.

Data dari BKD Sukoharjo hingga akhir Januari 2019 lima desa yang mampu lunas pembayaran PBB yakni, Desa Gentan Kecamatan Bulu, Desa Ngasinan Kecamatan Bulu, Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto, Desa Genengsari Kecamatan Polokarto dan Desa Pojok Kecamatan Tawangsari.

Khusus untuk Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu sangat diapresiasi Pemkab Sukoharjo karena sudah sejak lama menjadi desa pertama lunas pembayaran PBB. Sedangkan desa lainnya didorong BKD Sukoharjo bisa melakukan hal sama.

BKD Sukoharjo terus memantau pelunasan PBB disemua desa baik sejak awal, pertengahan dan akhir menjelang batas waktu tempo. Khusus untuk awal atau Januari diharapkan dari total 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan di Sukoharjo mampu meningkatkan kinerja melunasi pembayaran PBB secepatnya.

“Kami masih menunggu hingga akhir Januari nanti. Artinya yang kami tunggu setelah satu bulan SPPT diterbitkan. Harapannya ada peningkatan kembali jumlah desa dan kelurahan lunas PBB tahun 2020 meski waktu jatuh tempo masih lama September nanti,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo sendiri akan memberikan apresiasi kepada desa dan kelurahan yang mampu melunasi pembayaran PBB sejak awal. Pemberian hadiah diharapkan mampu menarik desa dan kelurahan melakukan penarikan pembayaran PBB pada para wajib pajak.

“Karakteristik wajib pajak di desa justru mereka memiliki kesadaran tinggi. Sedangkan desa dan kelurahan yang banyak terdapat usaha, pabrik dan lainnya dilihat dari data memang sering membayar menjelang batas wakhir jatuh tempo periode Agutus-September,” lanjutnya.

Data dari BKD Sukoharjo diketahui hingga akhir Desember 2019 lalu pencapaian PBB dari target sebesar Rp 35,598 miliar terealisasi Rp 36,319 miliar atau naik 2,92 persen. Sedangkan hingga akhir jatuh tempo pembayaran PBB September 2019 diketahui ada sebanyak 96 desa dan satu kelurahan dari total 167 desa dan kelurahan berhasil lunas pembayaran PBB. Selain itu ada tiga dari 12 kecamatan juga berhasil lunas. “Khusus untuk kecamatan lunas PBB tahun 2019 ada peningkatan menjadi tiga kecamatan. Sebab pada tahun 2018 hanya ada satu kecamatan saja,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI