BPD Tuntut Pemkab Terbitkan Regulasi Terkait Insentif

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menerbitkan regulasi terkait pemberian insentif yang layak. Mereka juga meminta pemerintah mengatur tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka di desa.

Ketua Forum BPD Purworejo Kus Pradianto mengatakan, anggota forum berharap pengoptimalan fungsi dan kinerja BPD di desa. Selama ini, katanya, BPD jarang dilibatkan secara utuh dalam proses penentuan kebijakan desa. “Peran kami sangat kecil di desa, bahkan terkesan sebagai pelengkap. BPD hanya jadi lembaga yang kerjanya menstempel saja,” katanya kepada KRJOGJA.com, Selasa (29/6/2021).

Seharusnya, katanya, BPD memperoleh peran lebih besar dan tidak hanya sebagai tukang stempel. Pemerintah telah membuat payung hukum untuk melandasi peran BPD, yakni berupa Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

BPD sebagai representasi keterwakilan masyarakat desa, lanjutnya, seharusnya memiliki peran yang kurang lebih sama dengan DPRD/DPR. BPD memiliki antara lain merumuskan berbagai kebijakan bersama pemerintah desa, menjaring aspirasi masyarakat dan diusulkan menjadi kebijakan, serta melakukan pengawasan jalannya pemerintahan desa. “Harapan kami, setelah diskusi dengan DPRD, ada penguatan tugas dan peran kami di desa,” ucapnya Ketua BPD Desa Joso itu.

BERITA REKOMENDASI