BPJAMSOSTEK Magelang Taati Keputusan MK

Editor: Agus Sigit

MAGELANG, KRJOGJA.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Kepala BPJAMSOSTEK Magelang, Budi Santoso Jumat (8/10/2021) mengatakan, bahwa setiap proses bisnis dalam suatu penyelenggaraan program negara pasti terdapat adanya perubahan seperti hasil uji materiil yang telah diputuskan MK terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita tetap mengikuti apa yang menjadi acuan pemerintah kedepannya, artinya keputusan MK tidak akan menganggu penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK, yang mana memiliki semboyan sebagai jembatan kesejahteraan pekerja,” kata Budi Santoso.

Adanya keputusan MK tersebut, lanjut Budi, justru memberikan semangat bagi instansi yang dipimpinnya sehingga akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta program BPJAMSOSTEK, sehingga akan memberikan dampak bagi perbaikan perekonomian nasional. “Kemudahan dalam pelayanan serta pendaftaran kepesertaan pada instansi kami, akan membantu kami dalam perlusaan kepesertaan sehingga dapat tercapai kepesertaan semesta seperti yang telah diatur di Undang-undang, bahwa jaminan sosial harus bisa dinikmati seluruh warga Indonesia,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyatakan, sebagai pihak terkait, instansinya menghormati dan menerima putusan tersebut. Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJAMSOSTEK tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini. “Sesuai Undang-undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan regulasi pendukung lain seperti Perpres 109 tahun 2013 dan Inpres No 2 tahun 2021, kami tetap fokus berupaya memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri, termasuk di antaranya Pegawai Swasta, BUMN, Pekerja Informal, Pekerja Migran, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi dan Pegawai Non ASN,” jelasnya.

Dicontohkan, manfaat tersebut antara lain, perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK. Kemudian, manfaat beasiswa hingga Rp 174 Juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp 42 juta pada program JKM, hingga manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah. “Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan,” ungkapnya.

Terakhir Anggoro mengharapkan dengan putusan MK ini, semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja, dan sebagai warga negara Indonesia. (Bag)

Kantor BPJAMSOSTEK Magelang.

Bagyo Harsono

BERITA REKOMENDASI