Bupati Naikkan NJOP dan PBB, Kades Minta Penangguhan Kenaikkan

Editor: Ivan Aditya

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Temanggung menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2022 untuk menambah pemasukkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun kenaikkan itu direspon negatif peguyuban kepala desa (Mangun Praja) se kabupaten Temanggung. Alasannya, kenaikkan belum tepat karena warga masih dalam kesulitan ekonomi.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan pada 2022 pemerintah Kabupaten Temanggung telah menaikkan NJOP beberapa tahun lalu, tetapi penerapannya secara bertahap hingga 100 persen. NJOP dinaikkan karena pemerintah kabupaten tetangga telah menaikkannya.

“NJOP di Temanggung rendah, dengan dinaikkan NJOP ini maka harga tanah menjadi meningkat terutama ketika menjadi agunan kredit di perbankan,” kata Al Khadziq, Senin (17/01/2022).

Dia mengatakan konsekuensi naiknya NJOP ini, pungutan PBB juga dinaikkan, hanya saja penerapan perlahan-lahan. Di tahun 2022 PBB akan dinaikkan.

Dia menerangkan penggunaan dana dari pungutan PBB ini akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, mengingat dana yang dibutuhkan pemerintah juga meningkat.

Ketua Mangun Praja (Paguyuban Kepala Desa) Kecamatan Bulu Kirwiyono memohon pemerintah menunda kenaikan NJOP, pasalnya kenaikan NJOP saat ini sangat memberatkan masyarakat yang perekonomiannya belum pulih. “Kami mohon tunda dulu, masyarakat saat ini masih sangat keberatan dengan kenaikan NJOP ini,” kata Kirwiyono.

Disampaikan kenaikan NJOP saat ini tidak selaras kondisi perekonomian masyarakat, dimana saat ini masyarakat masih berusaha membangkitkan perekonomian setelah diterjang badai pandemi Covid-19. Dikatakan kenaikan target PBB sudah jauh di atas perkiraan masyarakat, yakni diatas mencapai 200 persen, bahkan ada desa yang naik lebih dari itu. “Kalau di Desa saya terendah, tahun kemarin hanya Rp12 juta saat ini menjadi Rp21 juta,” terangnya.

Dikatakan pemerintah dapat mengambil kebijakan terbaik, sehingga tidak membebani masyarakat yang saat ini kondisi ekonominya belum pulih. “Kalau bisa ditunda dulu, jangan ada kenaikan. Kalaupun terpaksa ada kenaikan tapi jangan terlalu tinggi,” pinta Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Bulu ini.

Senada juga disampaikan Kepala Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Haryono, menurutnya, kenaikan NJOP saat ini sangat membebani masyarakat, apalagi masyarakat Temanggung yang saat ini kondisi perekonomiannya sedang lemah. Dia meminta pemerintah mengkaji keputusan menaikan NJOP dan PBB, karena memang situasinya tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. (Osy)

BERITA REKOMENDASI