Dana Desa Dukung Kegiatan PKK

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat dibiayai menggunakan dana desa. Pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran dana desa kurang lebih sepuluh persen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan itu.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. Dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat. 

"Salah satunya untuk mendukung kegiatan dalam program tim penggerak PKK desa," ujar Kabid Analis Riset dan Pengembangan Kurikulum Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Yogyakarta, Ir Dwi Herawati, di hadapan tim penggerak PKK Kabupaten Purworejo.

Menurutnya, pengalokasian dana desa untuk mendukung program PKK dilakukan sejumlah desa di Yogyakarta. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran antara 10 – 15 persen dari total dana desa. Alokasi itu menyikapi perubahan aturan pemerintah tentang persentase alokasi dana desa. Pada anggaran sebelumnya, pemerintah menetapkan 80 persen untuk infrastruktur fisik dan 20 persen pemberdayaan. Tetapi kini diubah menjadi 70 persen untuk fisik dan 30 persen pemberdayaan masyarakat.
  
Dikatakan, tim PKK desa harus bisa menangkap peluang dari peningkatan alokasi untuk pemberdayaan itu untuk pengembangan berbagai program. "Caranya kawal dan aktif sejak musrenbang desa, lalu laksanakan dengan penuh tanggung jawab hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban. Pengurus PKK bisa koordinasi dengan kasi dan kaur di desa," tegasnya.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan (Dinpermades) Purworejo, Basuki SSos menambahkan, ada perubahan aturan baru dalam pencairan dana desa 2020, yakni keberadaan rumah desa sehat. Sementara itu, untuk bantuan dana APBD, juga wajib disertai persyaratan antara lain capaian  ODF (Open Defecation Free) atau bebas buang air besar sembarangan, penanganan stunting, dan pengurangan angka kemiskinan. (Jas)

BERITA REKOMENDASI