Dari 21 Tinggal 4 Kecamatan Belum Layak Anak

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG, KRJOGJA.com — Dari 21 kecamatan, masih ada empat kecamatan di Kabupaten Magelang yang belum berkomitmen sebagai kecamatan layak anak. Empat kecamatan itu adalah, Kecamatan Dukun, Salaman, Mertoyudan dan Kecamatan Tempuran. Ditargetkan, pada tahun 2020 seluruh kecamatan diwilayah ini, harus berkomitmen untuk layak anak.

“Semoga tahun 2020 semua kecamatan diwilayah ini sudah layak anak. Untuk saat ini, kami juga mengandeng PWI (persatuan wartawan Indonesia) kabupaten magelang untuk menerapkan layak anak salah satunya dengan membuat berita yang ramah anak,” kata Andi Wibodo, selaku Tim Gugus Tugas KLA disela-sela komitmen wartawan layak anak di Aula Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan (Dinsos PPKB dan P3A) Kabupaten Magelang, Selasa (10/12/2019).

Disampaikan selain empat kecamatan tersebut, ada beberapa yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk tuntas KLA. Salah satunya tentang wajib belajar 12 Tahun bagi anak di Kabupaten Magelang. “Beberapa faktor anak-anak belum bisa tuntas semua wajib belajar 12 tahun yang mempengaruhinya. Antara lain faktor Ekonomi dari keluarga mereha menjadi penyebabnya,” katanya.

Disebutkannya, untuk mengatasi faktor ekonomi sebenarnya dari Pemerintah sudah ada program bantuan seperti BOS dan lainnya. “Namun yang menjadi kebutuhan atau keberatas orang tua anak dari segi akses dan operasional sekolah yang ternyata mereka masih membutuhkan biaya. Dan belum semua bisa menutup atau mencukupinya,” imbuhnya.

“Kami dari Pemerintah ketika saat Kampanye Desa Layak Anak terus berusaha mendorong peran serta dari masyarakat sekitar untuk secara bersama-sama untuk gotong royong untuk mengatasi masalah tersebut. Karena sebenarnya konsep Desa Layak Anak tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, namun masyarakat juga bisa membantu kebutuhan hak anak,” paparnya.

Dijelaskannya, untuk pemenuhan hak anak oleh masyarakat ini bisa dilakukannya seperti adanya iuran, adanya paguyupan, dan arisan.  “Tentunya mungkin dari Pemerintah Desa untuk memberikan bantuan dari dana desa untuk membantu biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu,” jelasnya.

Faktor lain yang disebutkan KLA di Kabupaten Magelang masih banyak PR, adalah terkait fasilitas umum khusus anak atau perempuan.”Beberapa OPD di Kabupaten Magelang sudah menyiapkan pojok laktasi ataupun ruang khusus laktasi. Seperti di Kantor Sekda sudah ada, tetapi belum semuanya ada. Untuk saat ini, kami juga terus mendorong untuk semua SKPD menyediakannya. Terutama SKPD yang melayani masyarakat, termasuk pasar juga kita dorong namun belum memungkinkan,” tegasnya. (Bag)

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI