Data SKPD Berbeda, Penanggulangan Kemiskinan Tersendat

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO (KRjogja.com) – Perbedaan data kemiskinan antar satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi kendala dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah. Padahal upaya penanggulangan kemiskinan ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama.

“Salah satu kendala yang kita hadapi, belum sinkronnya data yang digunakan sebagai acuan untuk penanggulangan kemiskinan,” kata Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kabupaten Purworejo H Genthong Sumharjono SSos MM, Jumat (23/9).

Dalam sosialisasi dan asistensi satu data dengan program strategi alliance for proverty alleviation (SAPA) di ruang Bagelen Kantor Bupati Purworejo, Genthong Sumharjono mengakui, bahwa SKPD yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki versi data yang berbeda, sehingga menyulitkan solusi dalam penanganan atau mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

Sosialisasi yang diikuti perwakilan darai Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, dan Kabupaten Magelang ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) Purworejo Yuli Hastuti SH, dan dihadiri para camat se Kabupaten Purworejo.

Menurut Yuli Hastuti, saat ini penduduk miskin di Purworejo mencapai sekitar 109 ribu jiwa atau 15,44 persen dari penduduk Purworejo. Prosentase ini lebih tinggi jika dibanding angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 13,32 persen, dan masih tinggi jika disbanding angka kemiskinan nasional yang mecapai 11,13 persen.

“Realitas ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, meskipun berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sudah kita jalankan,” kata Yuli Hastuti. (Nar)

BERITA REKOMENDASI