Datangi Kantor Dewan, Buruh Temanggung Minta Perbaikan Kesejahteraan

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Kaum buruh mendatangi gedung DPRD Kabupaten Temanggung menuntut untuk segera melakukan tindakan pengawasan dan meminta Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan sanksi administrasi pada perusahaan yang tidak patuh aturan ketenagakerjaan.

Ketua Federasi Kehutanan Perkayuan dan Pertanian Dewan Pimpinan Cabang Temanggung Wahyudi mengatakan masih banyak buruh dibayar dibawah UMK tahun 2020, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Pensiun masih memprihatinkan dan larangan cuti melahirkan bagi buruh perempuan.

“Perusahaan ada yang menerapkan perjanjian kontrak tanpa batas. Perusahaan yang tidak taat aturan harus ditertibkan,” kata dia saat audensi dengan DPRD Kabupaten Temanggung, Selasa (11/2/2020).

Pertemuan itu diikuti pula oleh pejabat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan BPJS Ketenakerjaan dan BPJS Jamsostek.

Dia mengatakan pada DPRD pihaknya meminta untuk segera mengirim surat kepada Presiden dan DPR RI terkait tuntutan dikeluarkannya klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Lapangan Kerja atau omnibus law, tolak kenaikkan iuran BPJS Kesehatan dan tolak upah buruh per jam, serta segera bentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan.

Dalam catatan BPJS Kesehatan, hingga kini masih ada beberapa perusahaan di Temanggung yang tidak taat atau bermasalah dalam pembayaran iuran kesehatan. Karenanya dibutuhkan dukungan dan desakkan yang sangat tinggi untuk mewujudkannya.

Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Temanggung Wahyudi Susilo Basuki mengatakan masih ada 1129 pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara perusahaan yang mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya ada sebanyak 71 perusahaan, dengan total 9.824 orang.

Sedangkan perusahaan yang menunggak iuran, disampaikannya untuk klasifikasi piutang lancar sebanyak 108 perusahaan dengan total Rp 139,1 juta, kurang lancar sebanyak 22 perusahaan dengan nilai Rp 183,4 juta, diragukan sebanyak 24 perusahaan dengan nilai Rp 691,4 juta dan kategori macet sebanyak 57 perusahaan dengan nilai Rp 1,3 miliar.

“Total piutang yang belum dibayarkan Rp 2,3 miliar,” katanya.

Dikatakan untuk mengatasinya pihaknya melakukan pembinaan dan penegakkan hukum. Pembinaan seperti sosialisasi masif pada pemberi kerja dan kunjungan bersama ke perusahaan tidak patuh. Penegakkan hukum diantaranya dengan surat teguran, kunjungan pengawasan terpadu dan pelimpahan penagihan piutang.

KCP BPJS Kesehatan Temanggung Susilo mengatakan rata-rata per bulan ada 30 hingga 40 perusahaan di Temanggung tidak membayar iuran. Pihaknya terus sosialisasi dan meminta perusahaan untuk patuh membayarkan iuran BPJS, dan kini kepatuhan dari perusahaan sudah mulai naik. ” Memang pada beberapa perusahaan yang tidak membayar tetapi sekarang sudah selesai membayar, dan tingkat kepatuhan naik,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Temanggung Muh Amin mengatakan menjadi komitmen dari DPRD dan Pemkab Temanggung untuk menaikkan kesejahteraan buruh. Maka itu dari secara rutin terus memantau perkembangan perusahaan dan meminta mereka untuk patuh pada regulasi. (Osy)

BERITA REKOMENDASI