Diminta Pindah oleh Akademi TNI, Ini Penjelasan Pemkot Magelang

Hal ini dilakukan karena setelah berkonsultasi terkait masalah tersebut ke Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri pada 1 Mei 2012, kemudian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kanwil DJKN Semarang, menyatakan bahwa administasi aset yang akan diselesaikan pada Tahun 2012, maka perlu diselesaikan dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara di tahun tersebut.

“Dari hasil konsultasi itu, maka alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan cara hibah, sehingga proses diawali dengan menyampaikan Permohonan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara,” ungkapnya.

Sebelum surat Permohonan Hibah Ke Menteri keuangan dan sebelum konsultasi dengan Kementerian terkait tersebut, Walikota Magelang juga telah menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 590/537/132 tanggal 27 April 2012, perihal Permohonan Fasilitasi Balik Nama Sertifikat Tanah dan Bangunan Komplek Kantor Pemerintah Kota Magelang, dengan tembusan Menteri Pertahanan RI, Menteri Keuangan RI, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat TNI dan Dirjend PUM Kemendagri.

Selanjutnya, terkait mantan Walikota Magelang Bagus Panuntun yang dikatakan mendapat perintah dari Jend.TNI (Purn) Soesilo Soedarman selaku Menhankam dan Letjen TNI (Purn) Soepardjo Rustam selaku Mendagri untuk menggunakan (pinjam pakai) Mako AKABRI sebagai kantor Walikota.

Menurutnya, pernyataan mantan Walikota Magelang tersebut tidak tepat jika digunakan sebagai dasar pinjam pakai karena merupakan pengakuan pelaku sejarah yang membenarkan peristiwa adanya perintah dari Pejabat Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, bukan menempati atas inisiatif sendiri.

Pada saat peristiwa serah terima pada 14 Januari 1985 itu terjadi, belum berlaku ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 78/2014. Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-225/MK/V/4/1971 tentang Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang- Barang Milik Negara/Kekayaan Negara tanggal 13 April 1971.

“Dimana dalam peraturan tersebut tidak ada ketentuan pinjam pakai namun yang ada adalah mengenai penggolongan, inventarisasi serta penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI