Diminta Pindah oleh Akademi TNI, Ini Penjelasan Pemkot Magelang

Joko juga menerangkan tidak benar bahwa permohonan Hibah oleh Wali Kota Magelang kepada Menkeu sesuai surat No. 028/1323/132 tanggal 14 Nopember 2012, telah ditolak Menkeu.

“Dalam Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kemkeu No.S-152/KN.5/2013 tanggal 1 Februari 2013 tidak dinyatakan permohonan ditolak, namun dinyatakan bahwa berkas permohonan dikembalikan guna dilakukan pembahasan dan pengajuan kembali melalui Kementerian Pertahanan selaku Pengguna Barang,” katanya.

Kooperatif

Sementara itu, Walikota Magelang Sigit Widyonindito menyatakan selalu kooperatif terkait pembahasan aset Kantor Walikota Magelang selama ini. Dalam komunikasi selama 4 tahun terakhir, Sigit bahkan mengaku selalu memikirkan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kita sama-sama instansi negara. Cari solusi terbaik karena bangsa Indonesia sedang diuji untuk memerangi Covid-19. Rakyat sehat dulu, ekonomi bergerak, dan kami tahun ini juga melaksanakan pilkada. Bagaimana caranya agar suasananya tetap sejuk, kondusif, sehingga demokrasi berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sejauh ini, kata Sigit, komunikasi yang digelar dengan Kemendagri tidak sepenuhnya tanpa hasil. Saat Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemendagri dijabat oleh Hadi Prabowo, bahkan telah terjalin kesepakatan untuk saling menghibahkan. Pemkot Magelang menghibahkan lahan kepada Akademi TNI begitu sebaliknya.

“Saling menghibahkan, bukan ruslah, sudah ada kesepakatan bersama penentuan lokasi dan luas lahan pengganti aset tanah tersebut. Istilahnya saling menghibahkan. Saat itu rapat dipimpin Pak Sekjen Kemendagri waktu itu Pak Hadi Prabowo, ada notulensi dan ditandangani,” jelasnya.

Sigit menegaskan hal itu berdasarkan berita acara kesepakatan rapat, pada 3 September 2019, yang ditandatangani oleh Sekjend Kemendagri Dr Hadi Prabowo MM, Wa Danjen Akademi TNI Marsda TNI Sri Pulung D, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Dr Didik Suprayitno, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr Akmal Malik, Inspektur Jendral Kemendagri Dr Tumpak Haposan Simanjuntak, Kepala Biro Hukum Kemendagri R Gani Muhammad, Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Drs Komedi MSi dan Direktur SUPD I Dirjen Bina Pembangunan Daerah Dr Thomas Umbu Pati.

Ikut menandatangani juga, Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie SH, MSi, Walikota Magelang Sigit Widyonindito dan Sekda Kota Magelang Joko Budiyono. (Bag/Tha)

BERITA REKOMENDASI