Diminta Transparan Gunakan Anggaran, Ini Jawaban Kades Kiyangkongrejo

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Sejumlah warga Desa Kiyangkongrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo meminta pemerintah desa setempat transparan dalam menggunakan anggaran. Warga menilai pelaksanaan beberapa pekerjaan konstruksi kurang transparan antara lain karena tidak dipasangi papan keterangan proyek.

Akibatnya, warga tidak mengetahui secara detail volume pekerjaan yang sedang dilaksanakan di Kiyangkongrejo. “Kami tidak tahu karena tidak diberi plang, dulu sempat dipasang tapi dilepas lagi,” kata warga Kiyangkongrejo Hakim, kepada KRJOGJA.com, Selasa (20/10/2020).

Hal lain yang dinilai janggal, kata Hakim, adalah ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. “Misalnya batu bagian bawah direkatkan tidak dengan adukan semen pasir, tapi dengan tanah. Hal yang menjadi kejanggalan lain adalah, bangunan yang seharusnya setahun belum rusak, tetapi ini kok sudah,” tuturnya.

Hakim mengaku bisa menjelaskan hal yang dinilai janggal itu karena pernah bekerja sebagai tukang dalam program pembangunan desa. “Saya dulu ikut kerja jadi tahu, kita pernah tanya kok seperti ini bangunannya, tetapi dijawab kalau itu instruksi dari atas,” ucapnya.

Sementara itu ditemui di kantor desa, Kades Kiyangkongrejo Akhmad Asngudi mengatakan, apa yang disampaikan sejumlah warga itu adalah kesalahpahaman. Hal yang dipertanyakan misalnya terkait papan proyek, sudah terpasang di lokasi pekerjaan.

Bahkan, pemerintah desa menambah prasasti pada titik yang dikerjakan. “Memang pernah juga robek atau rusak, tetapi bukan sengaja kami lepas,” katanya.

Akhmad menegaskan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi. Menurutnya, ada standar perhitungan untuk konstruksi suatu bangunan. “Tidak ada pengurangan spesifikasi, pelaksanaan oleh tim pelaksana dan semua diawasi dengan ketat. Ada pengawas dari kecamatan dan pendamping, kalau ada yang salah pasti pelaksananya akan ditegur,” terangnya.

Kades berharap warga yang tidak puas dengan kinerja pemerintah desa atau memiliki usulan, dapat disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dimusyawarahkan. “Barangkali ada yang tidak puas karena (pekerjaan-red) ini belum selesai juga. Tapi perlu diketahui untuk saat ini dana desa tahap tiga dari pemerintah pusat, belum juga turun,” tuturnya.

Ditambahkan, penggunaan anggaran desa sangat terpengaruh dengan pandemi Covid-19. Sejumlah program pembangunan yang diagendakan dalam APBDes 2020 terpaksa tertunda karena adanya realokasi anggaran.

Pemerintah desa harus menganggarkan ulang APBDes untuk berbagai program penanganan Covid-19, termasuk jaring pengaman sosial. Ketika terjadi perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), pemdes selalu mengundang perwakilan masyarakat untuk sosialisasi dan pembahasan.

“Setiap tiga bulan kami kumpulkan, tapi tahun ini tidak bisa penuh karena keharusan menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI