DPRD Bahas Nasib 2.000 Supporting Staff di Pemkab Temanggung, Sebagian Nasibnya Tidak Aman

Editor: Ary B Prass

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung membahas nasib 2.000 tenaga supporting staff (SS) yang ada. Sebagian dinyatakan aman bekerja hingga 2023, tetapi sebagian harus dihentikan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Rochmat Fauzi mengatakan pembahasan nasib SS diantaranya di Komisi A melalui pembahasan melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

“Kita sedang membahas KUA-PPAS tahun 2023, kita undang semua OPD yang terkait dengan mitra kerja dari Komisi A. Dibahas pula nasib tenaga SS di Pemkab Temanggung,” kata Rochmat Fauzi, Senin (1/8/2022)

Dia mengatakan di Pemkab Temanggung masih mempunyai 2.000 tenaga SS. Mereka antara lain 1.464 tersebar di sejumlah instansi dan sekitar 600 di RSUD Temanggung.

Mereka kata dia, adalah tenaga pengamanan, administrasi, cleaning servis, driver dan tenaga teknis. Untuk nasib SS di RSUD Temanggung akan dibiayai sendiri oleh RSUD yang kini sudah sebagai Badan layanan umum daerah (BLUD).

Dikatakan nasib tenaga SS untuk cleaning service, security dan driver dimungkinkan untuk di pihak ketigakan, sedangkan tenaga administrasi dan tenaga teknis sedang dibahas untuk mencari solusi alternatif terbaik.

“Tenaga SS di masing-masing instansi perlakuannya akan berbeda, maka masih perlu pemetaan lebih lanjut lagi,” kata dia.

BERITA REKOMENDASI