DPRD Desak Pemkab Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan

Editor: KRjogja/Gus

TEMANGGUNG (KRjogja.com) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung mendesak pada bupati dan jajarannya untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan, terutama mendekati Idul Adha. Sebab, salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, adalah adanya peningkatan derajat kesehatan hewan dan terpenuhi daging yang aman sehat utuh dan halal (Asuh).

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung Indah Cahyani mengatakan optimalisasi dan menambah pusat pelayanan kesehatan hewan (puskeswan), peningkatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia menjadi salah satu upaya serius yang harus dikerjakan pemkab.

" Jumlah Puskeswan saat ini baru satu, diperlukan minimal tambahan 3 puskeswan lagi untuk pelayanan di Temanggung," katanya pada sidang paripurna DPRD setempat, Jumat (19/8).

Dikemukakan, berdasarkan data populasi ternak sapi di Kabupaten Temanggung sebesar 33.000 ekor, domba 350.000 ekor, kambing 90.000 ekor, ayam 2,5 juta ekor. Dengan populasi itu, tidak akan mampu melayani apalagi pemkab belum memiliki puskeswan yang memadai. Idealnya setiap 2.000 ekor ternak besar harus ada l puskeswan, agar kesehatan hewan ternak dapat dipantau secara menyeluruh sehingga populasi ternak semakin meningkat.

Pemkab terangnya, harus lebih serius dalam pemantauan rumah pemotongan daging (RPH) terutama RPH swasta yang jumlahnya semakin bertambah, agar daging yang beredar memenuhi asas aman, sehat, utuh dan halal. " Daging yang beredar juga banyak dari luar daerah sehingga perlu dipantau agar memenuhi asas ASUH," katanya.

Ketua Fraksi PDIP Titik Winarti mengatakan puskeswan dan RPH yang ada harus dioptimalkan selain perlu menambah yang baru. Sebab daging ASUH adalah tuntutan masyarakat. " Pemkab harus meningkatkan pelayanan dan memenuhi daging ASUH," katanya.

Anggota Fraksi PKB Tri Ekowasti mengatakan perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kesehatan hewan selain
adanya regulasi yang tegas. Apalagi kini retribusi pemotongan ternak di RPH telah dinaikkan. " Pemkab harus meningkatkan pelayanan pada masyarakat agar mendapat daging yang halal dan hiegienis," katanya.

Wakil ketua Fraksi PPP Mudianto menegaskan tiga RPH yakni masing-masing di Parakan, Temanggung dan Ngadirejo belum memenuhi standar, padahal harusnya sebagai filter pemenuhan daging yang akan dikonsumsi masyarakat. " Pemkab harus serius tingkatkan sarpras RPH dan menambah puskeswan," katanya.

Sementara dari Fraksi partai Nasdem, Istakhori mengatakan perlu pemeriksaan ulang ternak, yakni sebelum di potong dan sesudah dipotong. Ini untuk memastikan kelayakan daging dikonsumsi masyarakat. Pemkab juga harus memastikan RPH yang ada jauh dari pemukiman dan ada pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi berjanji untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan hewan, seperti menambah sarana dan prasarana puskeswan dan RPH yang ada. Dalam jangka pendek, optimalisasi fasilitas yang ada untuk pelayanan kesehatan hewan. " Menjelang  idul adha, tim pengawas kesehatan hewan pemkab sudah terjun untuk memantau kesehatan ternak," katanya. (Osy)

BERITA REKOMENDASI