DPRD Minta Dinpermades Konsultasi ke Kemendagri

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Polemik ditundanya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 dari jadwal semula 3 Mei 2021 menjadi 9 Juni 2021, terus bergulir. Komisi I DPRD Purworejo memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan (Dinpermades) Purworejo dan Paguyuban Kepala Desa, Lurah, dan Perangkat Desa (Polosoro) Purworejo untuk diklarifikasi, Senin (29/03/2021) sore. DPRD meminta dispermades berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menelaah kembali penundaan itu.

Ketua Komisi I DPRD Purworejo Tursiyati mengatakan, keputusan itu diambil karena DPRD dan pemkab tidak dapat mengambil keputusan secara gegabah untuk mengembalikan Pilkades ke jadwal lama. “Setelah didengarkan bersama, ada banyak hal yang harus dikaji dari sisi hukum dan regulasinya,” ucapnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com.

Komisi I, katanya, sepakat masih ada celah yang bisa dijadikan landasan bupati membuat diskresi agar Pilkades tidak jadi ditunda. Kelonggaran itu adalah belum diaturnya peristiwa yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat jumlah pendaftar dalam regulasi pemerintah pusat.

Komisi I DPRD, Dinpermades, dan Polosoro akan mengagendakan konsultasi pada minggu pertama April 2021. “Tapi Bupati belum berani membuat diskresi sebelum ada jawaban konsultasi kami dengan Kemendagri,” katanya.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinpermades Purworejo Ganis Pramudito menuturkan, konsultasi ke Kemendagri adalah solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk menjawab polemik itu. “Walau pun kami sudah konsultasi ke Pemerintah Provinsi yang notabene kepanjangan pemerintah pusat, kalau muncul aspirasi ke Kemendagri, kami siap mengikuti,” terangnya.

Ganis menegaskan, penundaan Pilkades yang dituangkan dalam SK Bupati 160.18/160/2021, dibuat berdasarkan norma hukum yang berlaku. Undang Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), hingga Peraturan Bupati (Perbup), tuturnya, semua mengatur pelaksanaan Pilkades serentak mulai tahapan awal hingga calon kades terpilih.

Berdasar hasil telaah hukum pemkab, apabila terjadi desa yang tidak memenuhi syarat dilaksanakan Pilkades, tutur Ganis, maka pelaksanaan tahapan pemilihan dikembalikan ke norma hukum dalam regulasi, yakni dilaksanakan secara serentak. “Maka kalau dua desa yang tidak berhasil mendapatkan calon, dianggap mengaggalkan 41 Pilkades lain, kami tidak setuju. Situasi itu di luar kendali Pemkab,” tegasnya.

Selama menunggu konsultasi, tahapan Pilkades akan disesuaikan dengan penjadwalan yang baru, yakni pelaksanaan 9 Mei 2021. Desa Sumbersari Banyuurip yang satu dari dua balon kadesnya meninggal dunia dan Benowo Bener yang balon kades tidak memenuhi syarat lokasi tes kesehatan, kembali membuka pendaftaran selama 20 hari.

Ganis menambahkan, Dinpermades tengah membuat rancangan Perbup untuk mengatur apabila terjadi peristiwa diluar kendali yang dapat menggagalkan pelaksanaan Pilkades. “Perlu diatur karena tidak hanya soal belum terpenuhinya jumlah calon saja, tapi ada perubahan dalam jumlah jiwa pemilih. Harapannya apa yang tidak diatur pusat, tapi mungkin terjadi, bisa dijangkau Perbup,” tuturnya.

Sementara itu, wakil Ketua Polosoro Sutanto mengemukakan, polemik muncul karena penundaan berdampak besar secara finansial, psikologis, hingga potensi gangguan sosial kemasyarakatan di desa. Setelah rapat klarifikasi, katanya, pelaksanaan Pilkades sesuai jadwal lama dengan meninggalkan dua desa juga bertentangan dengan regulasi.

“Kalau Pilkades sesuai jadwal lama dan dua desa tidak ikut itu melanggar regulasi, tapi jika seluruhnya ditunda, maka 41 desa lain yang akan merasakan dampak sosialnya. Sampai sekarang belum ada solusi terkait persoalan itu,” ucapnya.

Namun, Sutanto mengatakan pihak Polosoro tetap menghargai penundaan yang dilakukan berdasarkan regulasi berlaku. “Tapi sesuai aspirasi teman-teman menyelenggarakan Pilkades, harapannya bisa dilaksanakan 3 Mei 2021. Tapi jika Kemendagri tidak membolehkan, pelaksanannya mengikuti tahapan yang baru,” tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI