DPRD Purworejo Inisiasi Raperda Olahraga

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Prestasi olahraga Kabupaten Purworejo berada di urutan 31 dari 35 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Kondisi itu melatarbelakangi Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo untuk berinisiatif melahirkan Raperda Olahraga.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo RM Abdullah mengatakan, rendahnya prestasi itu antara lain karena minimnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan berstandar nasional, minimnya dukungan anggaran dari pemerintah, serta belum tersedianya pelatih yang mumpuni pada berbagai bidang olahraga.

“Situasi itu menjadikan keprihatinan bagi insan olahraga di Purworejo, termasuk kami sebagai wakil mereka, sehingga muncul inisiatif Raperda Olahraga,” ungkapnya kepada KRJOGJA.com, Senin (30/11/2020).

Raperda tersebut, kata Abdullah, akan menjadi landasan hukum bagi pemkab untuk lebih memperhatikan pengembangan olahraga di Purworejo. Setelah raperda disahkan, pemkab wajib meningkatkan sarpras dan infrastruktur olahraga, memperhatikan kualitas pelatih, dan memberi penghargaan kepada atlet berprestasi.

Titik tekan perda itu, lanjutnya, yakni pemkab wajib menjalankan UU Sistem Keolahragaan Nasional, menyediakan sarana prasarana olahraga berstandar nasional, dan wajib menyelenggarakan pendidikan insan olahraga berprestasi dengan mendirikan kelas olahraga SD serta SMP. “Harus secara merata di 16 kecamatan,” tegas Penasihat KONI Purworejo itu.

Menurutnya, pemkab dinilai belum optimal dalam membangun olahraga di Purworejo. “Saat ini perhatian pemkab masih kategori rintisan, ada kemajuan tetapi belum signifikan. Maka kita dorong dengan perda agar bisa setara dengan daerah lain,” ujarnya.

Upaya sinkronisasi kebijakan keolahragaan, tambahnya, terus dilakukan DPRD Purworejo, antara lain ketika menyoroti rencana pembangunan Sport Center Purworejo yang akan dilaksanakan tahun 2021. DPRD Purworejo meminta pemerintah revisi desain infrastruktur itu agar sesuai dengan standard dan memberi manfaat maksimal bagi pengembangan olahraga.

“Soal standarisasi ini jadi pertimbangan kami meminta revisi desain Sport Center, dengan mengedepankan pembangunan sesuai kebutuhan dan tidak cukup dengan tampilan luar saja yang bagus. Pemerintah jangan asal, jangan sampai tidak memperhatikan kemanfaatannya,” terang Abdullah.

Raperda Olahraga masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2020 dan masih tahap pembahasan. Dalam perumusannya, Komisi IV melakukan studi banding ke Solo, Pekalongan, dan Bandung, sedangkan naskah akademik disusun tim ahli UNS Surakarta. “Sekarang pembahasan dan targetnya diparipurnakan pada 15 Desember 2020,” tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI