FGD Dinsos dan Camat : Masih Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran

“Pentingnya koordinasi antara pemangku kebijakan tingkat kecamatan dengan SDM PKH, agar terjadi keselarasan dan sinergitas dalam pelaksanaan PKH. Seperti meminimalisir beberapa kendala yang ada di lapangan. Termasuk adanya sejumlah penerima bansos yang kurang tepat sasaran,” paparnya.

Terpenting lagi adalah dalam pelaksanaan tugasnya, para pendamping sosial PKH harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan bisnis proses PKH. Mulai dari validasi calon keluarga penerima manfaat (PKM), pemutakhiran data, verifikasi komitmen, penyaluran bansos, hingga pelaksanaan P2K2 dan Graduasi.

Sekretaris Dinsos PMD Wonosobo Retno Eko SN, mengatakan bahwa sesuai amanat Undang-Undang, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembaruan data kemiskinan warganya melalui aplikasi SIKS-NG yang menjadi pintu masuk terhadap perubahan DTKS.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan sinergitas yang lebih baik lagi. Mulai dari SDM PKH, Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk bersama-sama mengawal agar program PKH berjalam maksimal dan berkelanjutan. (Art)

BERITA REKOMENDASI