Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah di Magelang

Editor: Ivan Aditya

MAGELANG, KRJOGJA.com – Presiden RI Ir H Joko Widodo bertemu dengan 5 ribu warga Kabupaten Magelang penerima sertifikat tanah, Jumat (30/08/2019). Di forum penyerahan setifikat untuk rakyat, yang dilaksanakan di Stadion Gemilang Kabupaten Magelang, presiden juga secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada 12 orang dari beberapa daerah di wilayah Kabupaten Magelang.

Pada forum ini Presiden RI melakukan dialog dengan 3 orang warga Kabupaten Magelang penerima sertifikat tanah dan memberikan hadiah sepeda karena mampu menghafal Pancasila. Sebelumnya, Presiden RI juga menunaikan Salat Jumat di Masjid An-Nur Sawitan Magelang dengan imam dan khatib Ketua MUI Kabupaten Magelang KH Afiffuddin Lc.

Baca juga :

Jumat Bersih, Ciptakan Kota Magelang Lebih Asri
Anggota DPRD Dilantik, Magelang Siap Sambut Perubahan
Arifah Apriliani, Anggota DPRD Kabupaten Magelang Termuda

Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP kepada wartawan mengatakan Kabupaten Magelang memperoleh prioritas cukup besar. Ini akan membuat masyarakat merasa senang dan berterima kasih karena dengan diperolehnya setifikat tanah ini status tanah miliknya atau kepemilikan lahannya menjadi jelas, sengketa tanah diharapkan juga tidak terjadi ketika status tanah secara hukum sudah jelas semua.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil diantaranya mengatakan masalah sertifikat tanah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, berdasar informasi yang diperoleh, menyebutkan paling lambat akan bisa selesai ditahun 2025. Tetapi kalau pemerintah daerah ikut membantu hal ini, dan sekarang sudah banyak pemerintah daerah ikut membantu, masalah sertifikat tersebut akan mampu diselesaikan di tahun 2023 mendatang.

Di Kabupaten Magelang, lanjut Menteri ATR/BPN, ada sekitar 475 ribu bidang tanah yang belum terdaftar. Di tahun 2019 ini diperoleh 60 ribu. “Melihat hal ini diharapkan masalah sertifikasi tanah di Kabupaten Magelang mampu diselesaikan di tahun 2023,” katanya.

Presiden RI diantaranya mengatakan di seluruh tanah air harusnya sertifikat yang dipegang masyarakat atau rakyat ada 126 juta, tetapi di tahun 2015 lalu baru 46 juta, sehingga kurangnya 80 juta sertifikat yang belum dipegang rakyat. Mengapa lama, lantaran setiap tahunnya hanya 500 ribu yang keluar.

Itulah sebabnya presiden di tahun 2016 lalu memerintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN merancang secara benar, tahun 2017 diminta 5 juta sertifikat, tahun 2018 diminta 7 juta dan tahun 2019 diminta 9 juta, dan semuanya berhasil terlampaui. Sesuai harapan, masalah sertifikat tanah di Provinsi Jawa Tengah akan diselesaikan di tahun 2025. Kalau nantinya memperoleh bantuan Gubernur Jawa Tengah, maju menjadi tahun 2023.

Di Jawa Tengah sendiri terdapat 20 juta sertfikat yang harusnya dipegang masyarakat, tetapi baru 12 juta dan masih kurang 8 juta sertifikat. Bagi warga yang sudah memegang sertifikat tanahnya akan merasa adem, ayem dan tenteram, karena ini merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Presiden juga mengingatkan kepada mereka yang menerima sertifikat, khususnya manakala menjadikan sertifikatnya sebagai agunan atau jaminan pinjam uang ke bank. Tidak apa-apa sertifikat tersebut dipakai untuk jaminan pinjaman ke bank, tetapi harus mengembalikan pinjaman tersebut.

“Perlu diperhitungkan terlebih dahulu apabila akan mengajukan pinjaman, apakah bisa mengangsur cicilan hutangnya setiap bulan atau tidak. Kalau tidak bisa, sebaiknya jangan meminjam. Apalagi uang pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan atau barang-barang kenikmatan,” jelsnya. (Tha)

BERITA REKOMENDASI