Kades Sambungrejo Terbukti Langgar UU Desa dan Perda

MAGELANG, KRJOGJA.com – Terbukti melakukan kampanye dalam acara Khataman di Dusun Karanglo, Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Sabtu 21 April 2018 pukul 14.43 lalu, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Panwaskab) Magelang mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Magelang untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag, Muh Fadlil.

"Rekomendasi ini kami keluarkan setelah melakukan klarifikasi kepada Muh Fadlil dan melakukan kajian atas bukti-bukti yang dimiliki Panwascam Grabag. Ada tiga bukti yakni rekaman video, keterangan saksi dan keterangan terlapor dalam klarifikasi Panwascam Grabag kemarin," kata Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaskab Magelang, Fauzan Rofiqun, Kamis (03/05/2018).

Fauzan menuturkan Muh Fadlil melanggar pasal 29 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal ini melarang kepala desa (kades) untuk ikut serta dan atau pemilihan kepala daerah. 

Muh Fadlil juga melanggar pasal 49 huruf j Perda Kabupaten Magelang nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. "Perda no 5 secara tegas melarang kepala desa ikut serta terlibat kampanye dalam pemilu dan atau pilkada. Kades yang melanggar terancam sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis," lanjutnya.

Ditegaskan Fauzan, jika sanksi administrasi ini tidak dilaksanakan maka bisa dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. "Dalam klarifikasi di Panwascam, Saudara Muh Fadlil secara sadar mengakui sudah menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu paslon," kata Ketua Panwascam Grabag, Dwi Anwar Cholid, sebelumnya.

Ketua Panwaskab Magelang MH Habib Shaleh berharap kasus keterlibatan kades di Grabag ini bisa menjadi pembelajaran bagi ASN, perangkat desa dan kades agar tidak terlibat dan melibatkan diri dalam kampanye. (Bag)

 

BERITA REKOMENDASI