Kades Sepakat Gelar Musdalub Polosoro

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Ratusan kepala desa di Kabupaten Purworejo bersepakat untuk menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) Paguyuban Lurah se Kabupaten Purworejo (Polosoro), Maret mendatang. Mereka menyatakan bermaksud menjalankan amanah AD/ART yang menyebutkan periode kepengurusan selama tiga tahun.

Para kades perwakilan 14 kecamatan berkumpul di Balai Desa Loano untuk membahas persiapan musyawarah pada Kamis (27/02/2020) sore. Mereka juga mengumpulkan bukti dukungan diselenggarakannya musdalub, berupa tanda tangan lurah dan cap desa.

“Ada dua kecamatan yang pengurusnya tidak bisa hadir, mereka izin karena berhalangan. Namun bukti dukungan juga tetap diantar dan sampai sekarang sekitar 95 persen desa di Purworejo ingin menggelar musdalub,” terang Wakil Ketua Polosoro Sutanto, menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, Sabtu (29/02/2020).

Menurutnya, kepengurusan Polosoro di bawah kepemimpinan Lurah Trirejo Dwi Darmawan, berakhir pada tahun 2020. Kepengurusan itu dilantik pada tahun 2017. “Belum ada perubahan AD/ART. Artinya, sesuai aturan berlaku, tahun ini seharusnya berakhir dan dilaksanakan kembali musda,” ujarnya.

Selain itu, para kades juga menilai roda organisasi Polosoro tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti tidak ada rapat-rapat pengurus minimal sebulan sekali seperti diamanahkan dalam AD/ART. Sejumlah pengurus harian tidak aktif karena mereka tidak terpilih menjadi kades, terpilih menjadi anggota DPRD, dan ada yang mennggal dunia.

Dikatakan, reorganisasi hanya bisa dilakukan lewat jalur musda, sedangkan Dwi Darmawan tidak memiliki rencana itu. Ketua Polosoro, lanjutnya, beranggapan periode kepengurusan selama lima tahun bukan tiga tahun.

“Sama sekali ini bukan soal pribadi, secara hubungan kami tetap baik, juga bukan soal politik, amat sangat jauh dari hal itu. Kami hanya berniat menjalankan amanah AD/ART, itu saja,” tegasnya.

Sekjen Polosoro Dwinanto mengemukakan, musdalub adalah jalur yang tepat dan hasilnya sah karena sesuai dengan AD/ART. “Aturan menyebut, musdalub bisa dilaksanakan apabila anggota menghendaki dan itu dibuktikan dengan tanda tangan dukungan. Kendati demikian, kami secara organisasi tetap akan berkirim surat resmi kepada Ketua Polosoro dan berharap beliau hadir untuk menyampaikan pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Setelah rapat, para pengurus Polosoro mendatangi rumah Dwi Darmawan untuk menyerahkan surat pemberitahuan. Namun, Dwi Darmawan tidak berada di rumah dan wakil kades ditemui istri Lurah Trirejo.

Sementara itu, Ketua Polosoro Dwi Darmawan, saat dikonfirmasi mengemukakan jika AD/ART pernah diubah dan memuat periode kepengurusan selama lima tahun bukan tiga tahun. Ketika itu, lanjutnya, perubahan AD/ART dikonsultasikan dengan berbagai pihak dan diputuskan periode kepengurusan menjadi 2017 – 2022.

Menyikapi anggapan organisasi tidak berjalan dengan semestinya dan kekurangan selama melaksanakan program, Dwi Darmawan mengaku siap duduk bersama. Pada saat sejumlah kades datang ke rumah, Dwi Darmawan mengaku secara kebetulan ada acara di tempat lain.

“Misal ada kekurangan, kita rembuk bersama, jangan ‘gradak-gruduk’ seperti ini. Namun, apabila mau musyawarah, ya silakan saja karena itu juga diatur dalam aturan organisasi,” katanya.

Dwi Darmawan mengakui, kegiatan terutama pada saat tahun politik memang dikurangi. Ia khawatir kegiatan itu berpotensi dibelokkan untuk aktivitas politik. “Organisasi Polosoro harus netral,” tandasnya. (Jas)

BERITA TERKAIT