Kampanye Antikorupsi Lewat Jalan Santai

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Ratusan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Purworejo dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengkampanyekan gerakan antikorupsi lewat jalan santai, Jumat (13/12). Peserta kampanye juga membagikan makanan ringan dan souvenir kepada masyarakat yang melintas di kawasan Alun-alun Purworejo.

Peserta kampanye memulai perjalanannya dari KPP Pratama Purworejo menuju Alun-alun Purworejo yang berjarak kurang lebih satu kilometer. Mereka membawa spanduk dan balon bertuliskan pesan-pesan antikorupsi.

Kampanye dilakukan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. "Kami ingin menyampaikan pesan yang tegas kepada masyarakat, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan jajaran di bawahnya, termasuk KPP dan KPPN, bebas dari korupsi," kata Kepala KPP Pratama Purworejo Yoepidha Laksmijarta Soemantri, kepada KRJOGJA.com, disela kampanye.

Kampanye menekankan bahwa tidak boleh ada tindak korupsi dalam bentuk apapun di lingkungan KPP Pratama Purworejo. Menurutnya, Bangsa Indonesia sudah memasuki era keterbukaan, segala kebijakan dilaksanakan secara transparan.

Artinya, lanjut Yoepidha, jajaran Kemenkeu akan tegak lurus menjalankan aturan yang berlaku. "Harapan kami, masyarakat juga mematuhi aturan, dalam konteks pajak misalnya, tidak ada jalan lain kecuali penuhi kewajibannya. Jangan main-main lagi dengan pajak," tegasnya.

Ditambahkan, pemerintah sedang gencar memenuhi realisasi pajak, termasuk di Purworejo. "Untuk realisasi sudah 87 persen dari target Rp 332,2 miliar, atau tercapai senilai Rp 290 miliar. Kami optimis bisa mencapai target apabila melihat tren pertumbuhan penerimaan pajak yang dihitung mencapai 32 persen," terangnya.

Sementara itu, Kepala KPPN Purworejo Lurensia Firmani mengemukakan, lembaganya dan KPP Pratama sama-sama memiliki tugas mengawal APBN. KPPN, lanjutnya, fokus pada tugas pengawalan penggunaan anggaran negara.

Dikatakan, upaya mencegah korupsi yang dilakukan pihak Kemenkeu antara lain berbagai regulasi yang diperketat, menggunakan basis aplikasi teknologi dan meminimalkan interaksi dengan stakeholder. "Berbagai celah yang memungkinkan untuk terjadinya korupsi sudah ditutup, dari sisi integritas juga ditata dengan baik," tandasnya.  (Jas)

BERITA REKOMENDASI