Kapolres Ingatkan Pemdes Cermat Gunakan Dana Transfer

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Puluhan kepala desa (kades) pengurus Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Purworejo (Polosoro) menggelar diskusi dengan Polres Purworejo, Selasa (29/12/2020). Mereka berdiskusi tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan dana transfer Desa.

Ketua Polosoro Suwarto mengatakan, diskusi digelar untuk memberi pemahaman lebih kepada kades dan perangkat desa tentang adanya potensi permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan dana transfer desa. “Desa ini menerima beberapa jenis dana transfer, mulai ADD hingga Dana Desa. Tentu perlu adanya pemahaman lebih tentang bagaimana memgalokasikannya agar sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran,” tuturnya kepada KRJOGJA.com.

Kegiatan tersebut merupakan amanah dari Musda Polosoro yang diselenggarakan di Yogyakarta belum lama ini. Diskusi dan konsultasi hukum dengan kepolisian, lanjutnya, dirasa perlu karena latar belakang perangkat dan serta pemerintah desa yang beragam.

Menurutnya, kepala dan perangkat desa berasal dari berbagai latar belakang mulai petani, buruh, wiraswasta, atau pensiunan ASN. Sebagian besar anggota Polosoro yang totalnya berjumlah kurang lebih 5.200 orang itu tidak memahami hukum dan regulasi secara mendalam.

Selain latar belakang pendidikan, katanya, kondisi itu lantaran kerap berubahnya regulasi terkait pemerintahan desa. “Belum selesai belajar sudah ada aturan baru yang keluar. Seringkali perangkat dan kades agar kesulitan mengikuti, sehingga jika tidak diantisipasi mereka bisa tersangkut hukum, padahal niatannya baik untuk membangun desa,” terangnya.

Selain diskusi, Polosoro membuat nota kerja sama dengan Polres Purworejo. Polosoro, lanjutnya, berkomitmen untuk selalu menjaga kondusifitas wilayah, mengedepankan tindakan preemtif dan preventif dalam menyikapi masalah di wilayah, melakukan pembinaan hukum rutin untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana transfer di desa, serta bersama-sama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sementara itu, Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito SIK SH MSi mengemukakan, diskusi itu juga berkaitan dengan program kerja kepolisian di Purworejo. Menurutnya, dalam pembangunan terdapat sejumlah permasalahan terkait penggunaan dana di desa. “Maka perlu dikomunikasikan, kita bertukar pikiran sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada pelanggaran regulasi yang dapat berujung pada tindak pidana,” terangnya.

Kapolres mengingatkan pemerintah desa untuk cermat menggunakan dana transfer di desa. Pihak kepolisian juga membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat, termasuk para anggota Polosoro. “Ada berbagai persoalan yang terjadi, belum tentu semuanya harus diselesaikan polisi. Ada persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan di luar proses hukum dan silakan masyarakat berkonsultasi dengan petugas kami terkait permasalahannya, apakah harus bermuara pada hukum atau dapat diselesaikan di luar,” tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI