Karyawan RS PKU Muhammadiyah Purworejo ‘Wadul’ Dewan

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO (KRjogja.com) – Perwakilan karyawan RS PKU Muhammadiyah Purworejo 'wadul' kepada anggota Komisi D DPRD Kabupaten Purworejo, Jumat (09/12/2016). Mereka menuntut pemerintah kabupaten dan DPRD untuk membantu mencari solusi atas berakhirnya izin operasional rumah sakit itu.

Perwakilan yang tergabung dalam Paguyuban Karyawan RS PKU Muhammadiyah Purworejo 'Amanah' itu diterima pimpinan dan anggota Komisi D serta beberapa pejabat dinas terkait. "Kami meminta pemerintah untuk ikut membantu mencari penyelesaian mengingat dampak berhenti beroperasinya RSU sangat besar," ujar Sri Widodo, perwakilan paguyuban karyawan.

Menurutnya, berhenti beroperasinya RSU sejak 24 Agustus 2016 itu mencoreng citra baik lembaga sebagai rumah sakit Islam di Purworejo. Pasien tidak bisa berobat di RS PKU dan menyebabkan antrean panjang di rumah sakit lain seperti RSUD Dr Tjitrowardoyo. Bahkan ada pasien gawat darurat yang akhirnya meninggal karena tidak tertangani dengan optimal.

Selain itu, sebanyak 220 karyawan juga terancam kehilangan mata pencaharian. "Dampak lain dirasakan masyarakat sekitar karena perekonomian yang dulu ditopang dari adanya aktivitas di RS, kini berhenti. Kawasan PKU sekarang sudah sepi," terangnya.

Asisten 3 Sekretariat Daerah (Setda) Purworejo Drs Bambang Aryawan MM mengemukakan, pemerintah hanya bisa melakukan mediasi atas persoalan tersebut. Polemik itu, katanya, akan selesai jika ada keikhlasan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah. "Kalau pihak pemilik modal dan lembaga Muhammadiyah bisa sepakat, masalah akan selesai. Nyatanya sampai sekarang belum ada kesepahaman," katanya.

Kendati demikian, pemerintah tidak tinggal diam melihat polemik itu mengingat keberadaan rumah sakit menyangkut kepentingan publik. Bambang meminta karyawan membantu melakukan mencari solusi dengan turut mengingatkan pihak-pihak yang berselisih tentang pentingnya rumah sakit itu tetap beroperasi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Purworejo Hendricus Carel SYC mengemukakan, pertemuan tersebut merupakan awal dari langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil dewan dan pemkab. Pihak DPRD berencana memanggil pihak pemilik modal dan organisasi Muhammadiyah untuk bermusyawarah mencari solusi. "Saya kira pertemuan hari ini baru awal, selanjutnya perlu ada mediasi intensif antara pemilik modal dengan Muhammadiyah," tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI