Kawal Kasus SiJaka, LSM Tuntut DPRD Bentuk Pansus

MAGELANG, KRJOGJA.com – Aliansi Masyarakat Magelang (AMM) dan Laskar Anti Korupsi (LAK) menuntut DPRD Kabupaten Magelang segera membentuk pansus, terkait penyelenggaraa Bimtek Aplikasi Jaga dan Kawal (Si Jaka) dana desa. Selain itu mereka juga akan segera audensi ke Kajari dan KPK Korwil VII (Jawa Tengah), terkait temuan dugaan pelanggaran moral dan kode etik, serta korupsi dalam Bimtek Aplikasi SiJaka tersebut.

“Kedatangan kami ke sini, bertujuan meminta agar DPRD Kabupaten Magelang segera mengadakan sidang pansus khusus (pansus) masalah penyelenggaran Bimtek Aplikasi SiJaka Dana Desa. Terkait hal itu, kami menyampaikan berbagai hal, mulai dari kronologis dan pelanggaran baik dari sisi moral, kode etik dan hukumnya. Yang pasti kami mendorong di sisi moral dan kode etik, karena masalah hukum sudah ditangani pihak kepolisian,” kata Koordinator AMM Anang Imammudin, usai menemui Ketua DPRD, dan Komisi I di gedung DPRD Kabupaten Magelang, Senin (31/8/2020).

Disampaikan, jika pihaknya menunggu komitmen dari Pimpinan Dewan, terutama Komisi I untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dalam mensikapi masalah Bimtek Aplikasi SIJAka ini. “Tidak hanya janji-janji manis. JIka perlu adakan Pansus atau semacam rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak-pihak yang terkait, seperti Sekda, Camat, Paguyuban Kepala Desa dan perangkat desa, semua untuk diklarifikasi, sehingga akan jelas mana-mana yang salah. Untuk itu kami tunggu komitmen dari DPRD,” tegasnya.

BERITA REKOMENDASI