Kebijakan Agraria Harus Masuk Rencana Daerah

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Pemerintaah Jokowi menitik beratkan kebijakan reforma agraria dalam redistribusi tanah, legalisasi tanah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam lima tahun kedepan. Selain itu adalah perhutanan sosial berupa  pengelolaan hutan untuk peningkata  kesejahteraan masyarakat.

"Kebijakan Jokowi itu harus masuk di rencana pembangunan daerah, sehingga bisa teranggarkan. Juga perlu sinerji dari pemerintah pusat hingga desa," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Usep Setiawan, pada Launching dan bedah buku  ‘Mencegah kerugian negara, masyarakat dan kerusakkan lingkungan' , di Pendopo Pengayoman Temanggung, Rabu (18/12).

Acara tersebut, diikuti perwakilan petani hutan dari  Trenggalek, Banyuwangi, Cilacap, Temanggung dan Kendal. Perhutani serta perwakilan dari kantor staf kepresidenan.

Selain itu kata dia, Jokowi juga  mendorong dibentuknya gugus tugas reforma agraria dari pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Fungsinya adalah mempercepat pemetaan dan menentukan lahan yang diusulkan sebagai lahan hak milik.

Ketua LSPP Andriyanto mengatakan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang dilakukan Perum Perhutani, selama ini ternyata tanpa adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKs) yang berpotensi merupakan tindakan pidana dan dapat diancam pidana penjara dan pidana denda.

Regulasi terkait PHBM yang dikeluarkan Direksi Perhutani juga tidak termasuk dalam hirarki jenis perundangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Kami dari Lingkar Studi Pemberdayaan Masyarakat, meminta aturan direksi dicabut dan diganti, sementara PHBM harus ada MoU dan PKs, agar jelas,” kata Ketua LSPP Andriyanto. (Osy)

BERITA REKOMENDASI