Kebijakan Pertambangan Dinilai Belum Ramah Pengusaha

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Perlindungan pemerintah terhadap pelaku usaha tambang galian C wilayah sungai di Jawa Tengah dinilai masih lemah. Masih ada beberapa kebijakan yang belum sinkron dan belum ramah terhadap pengusaha.

Anggota Dewan Sumberdaya Air Jawa Tengah Eddy Wahono mengatakan, masih ada kesan saling lempar kewenangan antarinstansi ketika proses pengurusan izin. "Akhirnya menyulitkan proses pengurusan izin baru atau perpanjangan," ujarnya kepada KRJOGJA.com, Kamis (08/02/2018).

Eddy juga menyoroti proses pembuatan peta konsesi tambang sungai. Pada beberapa lokasi tambang, hanya alur yang berair masuk dalam peta. Padahal, lanjutnya, tambang sungai semangatnya adalah penataan sehingga perlu memasukkan kawasan sekitar, terutama untuk lokasi di kelokan sungai.

"Sedimen di tikungan dalam dibuang untuk melindungi tikungan luar. Namun saya temukan ada wilayah tikungan dalam tidak masuk peta, justru tikungan luar yang masuk," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan lain yang dinilai menghambat juga terjadi saat perpanjangan izin tambang. Seperti kebijakan meminta membuka rekening jaminan reklamasi di bank lain. Padahal pengusaha telah memiliki rekening di bank pemerintah untuk menempatkan jaminan senilai ratusan juta rupiah.

Permintaan itu dinilai memberatkan karena jaminan reklamasi di bank lama tidak bisa langsung dicairkan. Jaminan baru bisa cair kembali ke kas perusahaan setelah reklamasi selesai dilaksanakan.

"Sebetulnya tidak ada ketetapan membuat rekening di bank tertentu. Pemerintah hanya mengatur pengusaha wajib membuka rekening jaminan reklamasi pada bank pemerintah atau swasta nasional," terangnya.

Ditambahkan jangka waktu izin tambang di Jawa Tengah juga dinilai terlalu pendek. Masa izin rata-rata dua tahun. Bahkan, lanjut Eddy, ada pemohon yang diberi waktu sembilan bulan. "Kalau di sungai jadi kendala karena produksi dipengaruhi musim," ucapnya.

Eddy berharap para pemangku kebijakan memiliki satu pemahaman dalam memberi pelayanan perizinan kepada masyarakat. Pelayanan prima, lanjutnya, dibutuhkan para pemohon izin.

"Mereka ini sudah sadar mau mengurus legalitas, tidak mau beroperasi ilegal, artinya siap diawasi pemerintah dan masyarakat. Mereka harus dilayani dengan baik," tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI