Kecewa Ganti Rugi, Warga Guntur Gelar Doa Bersama

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Ribuan warga Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo menggelar aksi doa bersama di jalan dekat proyek Bendungan Bener, Dusun Kalipancer Guntur. Mereka kecewa dengan nilai ganti rugi pembebasan tanah terdampak megaproyek yang dianggap tidak manusiawi.

Warga hanga berharap nilai ganti rugi disesuaikan dengan kondisi sekarang. "Kami menolak nilai ganti rugi tanah yang dihargai Rp 60 ribu permeter persegi, kami ingin harga sesuai keinginan warga," kata warga Kalipancer, Sarjito, kepada KRJOGJA.com, usai aksi, Jumat (20/12).

Menurutnya, besaran nilai ganti rugi belum pernah disampaikan kepada warga. Terkait musyawarah, lanjutnya, warga tidam tahu kalau kegiatan itu berujung pada agenda pembayaran tanah dengan nilai yang tidak sesaui harapan.

Dalam undangan musyawarah, lanjutnya, tidak dijelaskan harga tanah yang akan dibayar. "Namun, kami dipanggil satu persatu dan diberi amplop, isinya luas tanah dan jumlah tanaman terdampak. Lebih kecewa lagi melihat nilai ganti ruginya yang jauh lebih rendah dibandingkan harga sekarang," tuturnya.
Petugas, kata Sarjito, memberi pilihan kepada warga untuk menerima atau menolak ganti rugi tersebut. Apabila menolak, petugas menyarankan warga ke pengadilan. "Mendengar kata pengadilan ya kami takut," ucapnya.

Warga lain, Purwadi menjelaskan, penduduk Guntur mendukung pembangunan Bendungan Bener. Warga menyadari megaproyek itu akan membawa manfaat untuk kesejahteraan desa. "Kami dukung bendungan, tetapi tidak rela dengan penentuan harga tanah yang tidak atas sepengetahuan warga," tegasnya.

Dalam aksi, warga menuntut pekerjaan proyek Bendungan Bener dihentikan sementara hingga ada kesepakatan jelas terkait pembyaran ganti rugi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Abdullah mengemukakan, pihaknya berjanji akan mengawal dan menyampaikan tuntutan warga kepada pemerintah. "Tentunya derita warga ini harus diperjuangkan, kami sebagai representasi wakil rakyat, siap mengawalnya," terangnya.

Selain itu, pihaknya akan memfasilitasi kuasa hukum untuk satu warga yang menolak menandatangani kesepakatan ganti rugi. Sebanuyak 181 warga Guntur mendapat ganti rugi tahap pertama, namun satu diantaranya menolak menerima dan tidak menandatangani kesepakatan.

Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) membayarkan ganti rugi tanah terdampak kepada warga, sesuai rekomendasi perhitungan Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP) independen. "Kami hanya menjalankan aturan saja, yakni membayar sesuai rekomendasi KJPP," tandas PPK Tanah Bendungan Bener, Tirto Atmaji, usai rakor dengan DPRD, belum lama ini.(Jas)

 

 

BERITA REKOMENDASI