Kejari – Perumda Temanggung Teken Kerjasama Bidang Datun

Editor: KRjogja/Gus

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Perusahaan Daerah (Perusda) air minum Tirta Agung dan Kejaksaan Negeri Temanggung teken kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara (Datun), Rabu (7/7).

Kerjasama serupa juga dilakukan dengan PT Pos Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten setempat. Penandatanganan dilaksanakan di aula kejaksaan negeri.

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Sunanto mengatakan maksud dan tujuan kerja sama untuk membantu penyelesaian dibidang Datun. Seumpamanya perusahaan daerah dan yang lainnya mau menggugat atau digugat, kejaksaan bisa mewakili di pengadilan maupun di luar pengadilan.

” Kejaksaan nanti akan menunjuk jaksa sebagai jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan maupun di luar pengadilan,” kata dia.

Dia mencontohkan seandainya di PDAM ada tunggakan dan tagihan dari pelanggan, maka kejari bisa mendampingi, bisa membantu menagih sehingga para pimpinan perusahaan daerah, atau kepala dinas dapat konsentrasi sesuai tupoksi.

” Permasalahan yang ada hubungannya dengan datun bisa dampingi semuanya. Sebagai contok kita menagih untuk PT KAI karena ada sejumlah kios di atas tanah PT KAI tidak membayar kontrak, jumlahnya mencapai 218 juta, ” kata dia.

Seiring perkembangan zaman, terang dia, permasalahan Datun, sangat banyak dan masyarakat semakin kritis maka perusda dan instansi perlu didampingi.

Dia mengemukakan sebetulnya beberapa instansi vertikal sudah ada kerjasama termasuk BPN. Bahkan bank-bank daerah sudah berikan kuasa ke kejaksaan dalam penyelesaian perdata dan tata usaha negara.

Sekda Pemkab Temanggung Herry Agung Prabowo mengatakan permasalahan datun di pemkab, perusda, dan instansi-instansi sangat banyak dan sulit diselesaikan. Adanya kerja sama bisa membantu dalam penyelesaian secara cepat seperti tanah dan penagihan.

” Adanya kerjasama ini, sangat luar biasa dan semoga permasalahan dapat diselesaikan segera dan tidak ada ekses negatif,” kata dia.

Dia mengatakan adanya kersajama juga untuk mengantisipasi munculnya permasalahan datun kedepan, sebab akan terlebih dahulu melakukan konsultasi hukum dengan kejaksaan. (Osy)

 

BERITA REKOMENDASI