Kelangkaan Terjadi, Petani Temanggung Kesulitan Dapatkan Pupuk

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Petani gruduk gedung DPRD Kabupaten Temanggung untuk mengadu karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir, Senin (6/1/2020).

Ketua kelompok Tani Jaya Abadi Desa Pagersari Kecamatan Suraji mengatakan dalam beberapa waktu terakhir petani kesulitan pupuk bersubsidi untuk ditebar di lahan pertanian, padahal petani sedang sangat membutuhkan. Ketidak adaan pupuk ini meliputi Za, SP36 dan Urea. 

"Kekurangan pupuk ini akan berdampak buruk dengan kurangnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian," kata Suraji, saat audensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung.

Dia mengemukakan kenyataan di lapangan saat petani butuh pupuk, petani sudah menyiapkan dana, ternyata pupuk tidak ada di kios pupuk lengkap (KPL), padahal berdasarkan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kuota tersebut ada. Sementara saat petani tidak butuh pupuk, ternyata pupuk ada di KPL.

"Harusnya pupuk bersubsidi ada saat dibutuhkan, kalau harus menunggu, bagaimana nasib tanaman di lahan. Ini percuma," katanya.

Dikatakan petani meminta adanya ketersediaan pupuk bersubsidi, penambahan kuota pupuk, penambahan distributor atau KPL, dan memberikan akses langsung petani pada pupuk serta kemudahan mendapatkan kartu tani.

Petani lainnya, Suwanto mengatakan petani sudah beberapa kali mendatangi KLP untuk mendapatkan pupuk. Informasi yang diperoleh pupuk tidak ada. "Sebenarnya ada permasalahan apa, karena uang subsidi ada, tetapi barang tidak ada," katanya.

Petani lainnya, menyampaikan ada kasus ketidaksamaan kartu tani dengan pemegangnya, atau ada kartu tani yang tertukar, sehingga petani tidak bisa mendapatkan bahkan menebus pupuk.

Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Masrik Amin mengatakan pupuk bersubsidi diadakan oleh negara melalui APBN yang tahun ini mencapai Rp 29 triliun. Untuk mendapatkannya melalui RDKK sesuai kebutuhan petani. 

"Yang perlu diketahui bahwa alokasi tidak mesti sama dengan usulan pupuk dari petani melalui RDKK. Biasanya ada pergeseran 20 persen. Di Temanggung ada tren pengurangan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 30 persen," katanya.

Disampaikan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena ada berbagai sebab, seperti proses penandatangan pupuk bersubsidi dari kementerian pertanian hingga bupati. Selain itu ada perbedaan data dari BPS dan Geospasial sekitar 800.000 hektar, atau sekitar Rp 2,7 triliun.

"Ada surat dari holding yang menyatakan bahwa distributor dan KPL untuk tidak dulu menyalurkan pupuk bersubsidi, sehingga di lapangan petani belum mendapatkan pupuk bersubsidi. Diperkirakan dua minggu lagi pupuk bisa didapatkan petani," katanya.

Mengenai kartu tani yang keliru, disampaikannya di Temanggung ada sekitar 1200. Ini karena ada nama desa dan dusun yang sama. " Kami sudah menanganinya, jika ada yang masih keliru bisa dilaporkannya, agar tidak ada kekeliruan," katanya.

Disampaikan berdasar catatan pihaknya di Desa Pagersari semua alokasi sudah tertebus tetapi tidak mengajukan tambahan pupuk sehingga mereka tidak mendapatkannya.

Ketua Komisi B Slamet SE mengatakan penerapan kartu tani harus lebih baik dan jangan sampai ada penyimpangan pupuk bersubsidi di Temanggung. "Alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi, jangan sampai terjadi penyimpangan, kasihan petani," katanya. (Osy) 
 

BERITA REKOMENDASI