Kenaikan BPIH 2019 Maksimal Rp 2 Juta

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG, KRJOGJA.com – Di awal Bulan Februari 2019 mendatang keputusan mengenai besarnya Biaya Penyelenggara Ibdah Haji (BPIH) Tahun 2019 sudah dapat diketok palunya oleh Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, dan setengah bulan kemudian minta Peraturan Presiden (Perpres) tentang BPIH 2019 kepada presiden. Proses pelunasan dapat dilakukan di akhir Bulan Maret hingga Bulan April.

Demikian antara lain dikemukakan salah satu anggota DPR RI KH Drs Chaerul Muna kepada wartawan usai acara diseminasi kebijakan pengawasan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang dilaksanakan di Hotel Safira Kota Magelang, Minggu (30/12/2018). Berbicara di forum ini diantaranya salah satu anggota Dewan Pengawas pada BPKH H KHasan Faozi SE Ak MSi CA, Kepala Kantor Kemenag Kota Magelang H Anif Solikhin SAg MSi maupun lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Gus Muna, panggilan akrab KH Drs Chaerul Muna, pihaknya terus berusaha menekan besaran BPIH tahun 2019 mendatang, baik di bidang penerbangan, maktab-maktab untuk dapat diefisiensikan maupun lainnya. Dana optimalisasi dari BPKH, inderect cost diminta ditambah sehingga akan mengurangi beban direct cost-nya.

Dijelaskan, untuk BPIH pada tahun 2018 lalu diputuskan ketika posisi nilai rupiah pada posisi Rp 13.000,- per 1 dolar Amerika. Saat ini posisinya sekitar Rp 14.500,- hingga Rp 15.000,- per 1 dolar Amerika. "Oleh karenanya kita tekan, kemarin akan ditentukan Rp 14.500,-, ada kenaikan Rp 1.500,- untuk kurs-nya," kata Gus Muna.

Pihak Garuda, lanjutnya, juga melakukan antisipasi mengenai avturnya. Dahulu ditetapkan 60 dolar Amerika per barel. "Sekarang ini dia menentukan 73 dolar Amerika per barel, padahal sebetulnya yang ada sekarang ini adalah 61,67 dolar Amerika per barel, itu adalah flat Pertamina," katanya. Karena itu diminta untuk turun lagi di angka Rp 29 juta untuk biaya penerbangannya. Kalau nantinya memang bisa Rp 29 juta, inderect cost-nya bisa dinaikkan, diestimasikan kenaikan BPIH tahun 2019 mendatang mengalami kenaikan sekitar Rp 1,5 juta atau maksimal Rp 2 juta.

Sementara itu kegiatan diseminasi kebijakan pengawasan BPKH memperoleh perhatian banyak pihak. Beberapa penjelasan juga disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Magelang, Gus Muna dan salah satu anggota Dewan Pengawas pada BPKH. Beberapa pertanyaan diajukan peserta diseminasi, termasuk beberapa tokoh yang melakukan pembahasannya. (Tha)

 

BERITA REKOMENDASI