Kepersertaan BPJS Nonaktif, PPDI dan Polosoro Meradang

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Ratusan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo dan Paguyuban Kepala Desa Purworejo (Polosoro) mendatangi gedung DPRD Purworejo, Kamis (17/7) sore. Mereka mempertanyakan nonaktifnya kepersertaan BPJS Kesehatan yang seharusnya menjadi hak perdes dan kades. Mereka juga meminta penghasilan tetap (siltap) dibayar setiap bulan sebagai solusi keterlambatan pembayaran BPJS.

Mereka datang sekitar pukul 14.00, lalu menggelar orasi singkat di halaman parkir DPRD Purworejo. Perwakilan pengurus kemudian diterima untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Purworejo, Dinpermades Purworejo, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Purworejo, Kantor Inspektorat, dan BPJS Cabang Purworejo.

Pengurus menyampaikan keluhan mereka terkait nonaktifnya kepersertaan BPJS sebagian besar perdes dan kades. Pembayaran siltap setiap empat bulan sekali, dinilai menjadi kendala utamanya. “Kami meminta hak, juga pertanyakan mengapa BPJS yang diperuntukkan untuk perangkat desa, sampai sekarang tidak bisa digunakan,” ungkap Ketua PPDI Purworejo Abdul Azis.

Menurutnya, berdasar PP 11 tahun 2019, perdes berhak mendapatkan siltap bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Amanah itu sudah dijalankan pemkab. Namun, perdes kesulitan mengatur keuangan mereka karena pencairannya dilakukan setiap empat bulan sekali.

Dampak paling terasa, lanjut Azis, adalah dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan yang tidak bisa rutin dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Padahal, regulasi mengatur sumber dana iuran BPJS perdes/kades diambil dari lima persen gaji bulanan, di mana empat persen diantaranya ditanggung pemberi kerja dan satu persen oleh perangkat desa. “Otomatis iuran BPJS baru bisa dibayarkan empat bulan sekali, akhirnya kepersertaan perdes diblokir. Kami baru tahu ketika mengakses layanan kesehatan,” ucapnya.

BERITA REKOMENDASI