Kepersertaan BPJS Nonaktif, PPDI dan Polosoro Meradang

Editor: KRjogja/Gus

Pembayaran siltap empat bulanan pun membuat kewajiban pemkab membayarkan bagian empat persen itu juga mengikuti setiap empat bulan. “Kendala terjadi, sebab ada sebagian desa yang menalangi iuran BPJS setiap bulan dengan anggaran desa. Pertanyaan kami, apakah ini tidak menjadi temuan di kemudian hari, atau pertanyaan kedua, apakah pemkab bisa kembalikan dana talangan itu,” tegas Ketua 1 Polosoro Sutanto.

Menurutnya, dana talangan terpaksa dikeluarkan demi mempertahankan kepesertaan BPJS. Desa sudah mengeluarkan talangan rata-rata Rp 4 juta. “Tapi harapan kami tentu dikembalikan karena ada kewajiban empat persen yang harus ditanggung pemberi kerja, yakni pemkab. Dua pertanyaan itu yang sampai akhir audiensi, belum bisa terjawab,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinpermades Purworejo Agus Ari Setiyadi menyatakan siap untuk membayarkan siltap setiap bulan. Namun, Agus mengingatkan desa untuk siap dengan konsekuensi administrasi permohonan pencarian yang harus diusulkan setiap bulan. “Regulasinya sudah kami siapkan, apabila tidak ada kendala, mulai September 2020 pencairan bisa setiap bulan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi mengemukakan, persoalan iuran BPJS bisa selesai apabila pembayaran siltap dilakukan setiap bulan. Pola gaji bulanan itu juga dapat dilaksanakan karena tidak ada regulasi yang mengatur pemberian siltap harus setiap empat bulan sekali. “Soal BPJS dengan sendirinya selesai jika pembayaran siltap dilakukan bulanan. Maka sesuai kesepakatan, mulai September siltap dibayarkan setiap bulan dengan konsekuensi administrasi harus diselesaikan,” tandasnya.(Jas)

 

BERITA REKOMENDASI