Komisi 1 DPRD Klarifikasi Pengawasan di Bener Tak Terkait Isu Bendungan

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Komisi 1 DPRD Purworejo memberikan klarifikasi atas adanya pemberitaan di media massa yang menuliskan adanya oknum anggota DPRD yang diduga memperkeruh suasana, membuat kegaduhan dan memecah belah masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 Budi Sunaryo menyebutkan, kedatangan mereka ke Kecamatan Bener adalah terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas utama mereka.

“Komisi 1 datang ke Bener pada 6 Januari 2022 dalam rangka audiensi dengan perangkat Desa Guntur, karena kami mendapat informasi ada enam perangkat desa itu menyatakan mundur,” ungkapnya saat konferensi pers di ruang Komisi 1 DPRD Purworejo, Rabu (19/01/2022).

Kedatangan Komisi 1, katanya, tidak ada kaitannya dengan polemik soal ganti rugi tanah terdampak Bendungan Bener yang bergulir akhir-akhir ini. “Adapun terkait dengan isu (pungutan uang ganti rugi-red) itu, silakan tanyakan ke (perangkat desa) yang bersangkutan. Kami tidak tahu menahu sebab tujuan kami ke sana tidak dalam rangka penyelesaian ganti kerugian, melainkan adanya enam perangkat desa yang mengundurkan diri,” tegasnya.

Menurutnya, hadirnya Komisi 1 pada 6 Januari 2022 berdasarkan hasil keputusan rapat Komisi 1 yang diselenggarakan pada 4 Januari 2022. Pada saat rapat pendahuluan itu, katanya, dibahas adanya informasi sejumlah perangkat Desa Guntur yang mengundurkan diri. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang perangkat desa ke Kecamatan Bener untuk dimintai klarifikasi.

Kendati dalam pemberitaan tidak disebutkan nama anggota DPRD atau Komisi 1, lanjutnya, pihaknya tetap berniat menjelaskan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. “Kami tidak merasa jadi pahlawan, juga tidak disebut (namanya). Tidak ada tudingan yang diarahkan kepada kami,” ujarnya.

Polemik mundurnya perangkat desa di Guntur juga pernah terjadi di Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen beberapa waktu lalu. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pedoman Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Purworejo, pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultaskan secara tertulis kepada camat.

Apabila berdasarkan indentifikasi, camat menemukan proses pemberhentiannya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, camat akan memberikan rekomendasi penolakan dengan disertai alasan. Rekomendasi camat akan menjadi dasar pemberhentian atau penolakan pemberhentian perangkat desa.

Dalam rapat 6 Januari 2022 itu, enam perangkat Desa Guntur menyatakan mundur dengan berbagai alasan, seperti mencuatnya isu pungutan dari uang ganti rugi dan masalah lain yang berhubungan dengan pimpinan mereka. Mereka telah menerima SK pemberhentian dari kades setempat. Namun, kades membuat SK pemberhentian perangkat desa tanpa melalui tahapan konsultasi dengan kecamatan.

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) di DPRD Purworejo, Selasa 11 Januari 2022, Ketua Masterbend Eko Siswoyo menyatakan kecewa dan menyebutkan adanya oknum DPRD Purworejo yang dinilai memperkeruh suasana perjuangan masyarakat terdampak. “Kami mohon, orang-orang atau anggota dewan yang tidak tahu masalahnya, tidak mengikuti perjuangan warga sejak awal, untuk tidak sembarangan bersikap dan berkomentar karena hanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat saja,” tandas Eko kala itu. (Jas)

BERITA REKOMENDASI