Konflik Kawasan Urut Sewu Memasuki Babak Baru

Editor: Ivan Aditya

KEBUMEN, KRJOGJA.com – Konflik di kawasan urut Sewu Kebumen akhirnya memasuki babak baru. Program pensertifikatan tanah bagi warga masyarakat di tanah milik warga dan bagi TNI AD di tanah milik negara kini dipilih sebagai formula penyelesaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut, akan dimulai di tahun 2020.

"Untuk tahap pertama program ini akan dimulai pada 540 bidang tanah di Desa Bercong Kecamatan Buluspesantren yang oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kebumen diikutsertakankan dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 2020," ungkap Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz, saat menerima audiensi puluhan warga Urut Sewu Bersatu (USB), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Senin (27/01/2020).

Bupati Yazid yang didampingi Kepala Kantor BPN Kebumen, Tugas Dwi Padma dan Sekda Kebumen, Ahmad Ujang Sugiono, menegaskan akan memperjuangkan desa-desa lain di kawasan itu untuk ikut diprioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanahnya.

Seperti untuk Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren, pemasangan patok batas tanah akan dimulai pada Selasa (28/01/2020). Pemerintah Kabupaten Kebumen akan membantu sepenuhnya pengadaan patok-patoknya.

"Pensertifikatan tanah merupakan bentuk pemberian kekuatan hukum terhadap hak atas tanah. Karena itu, pensertifikatan tanah harus diwujudkan," ujar Yazid.

Kawasan Urut Sewu yang berada di 15 desa kawasan pesisir 3 kecamatan (Mirit, Ambal dan Buluspesantren) Kebumen menurut Yazid terus terkungkung konflik tanah antara warga dengan TNI AD selama puluhan tahun terakhir ini. "Namun saya bertekad akan menyelesaikan permasalahan Urut Sewu ini di akhir periode pertama pemerintahan saya," tegas Yazid.

Saat Yazid berdialog dengan warga, Dandim 0709/Kebumen, Letkol Kav MS Prawira Nagara Matondang, dan Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan, datang menghadiri dialog tersebut. Namun keduanya enggan berbicara dalam forum tersebut dan memilih berdialog dengan perwakilan USB secara tertutup di Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Adapun USB melalui 2 orang perwakilannya, K Imam Zuhdi dan Paryono, sangat mengapresiasi upaya Bupati dalam penyelesaian masalah Urut Sewu. Namun keduanya menyatakan masih ada ganjalan dengan mempertanyakan dasar hukum penentuan batas-batas tanah yang akan dijadikan sebagai tanah milik TNI AD. Demikian pula dengan pemagaran oleh TNI AD yang di sejumlah lokasi yang dianggap melanggar batas tanah milik warga. (Dwi)

 

BERITA REKOMENDASI