Larangan Mudik, Ratusan Karyawan Otobus Terancam PHK

Editor: Ivan Aditya

KUDUS, KRJOGJA.com – Larangan mudik lebaran Idul Fitri pada 6-17 Mei 2021 yang dikeluarkan Menteri Perhubungan, telah membuat sejumlah perusahaan otobus di Kudus terancam bangkrut. Secara otomatis ratusan karyawan pun terancam kehilangan mata pencaharian atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan jasa angkutan umum tempat mereka bergantung tak mampu lagi beroperasi.

Untuk mencegah terjadinya persoalan itu, maka kebijakan pemerintah yang melarang mudik agar ditinjau kembali. Demikian diungkapkan Presiden Direktur Perusahaan Otobus (PO) Shantika, Suhartono, Senin (12/04/2021). Menurutnya, pengusaha transportasi paling terkena dampak atas kebijakan larangan mudik. Sebab lebaran tahun ini merupakan momentum yang ditunggu untuk mendapatkan untung guna menutup kerugian sepanjang masa pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun ini.

“Lebaran tahun lalu dan selama masa pandemi, kami menghadapi tekanan hingga merugi. Kalau lebaran tahun ini kami tak bisa mengangkut penumpang mudik, jelas mengancam keberlangsungan usaha transportasi kami,” ujarnya.

Selama setahun terakhir, pihaknya dengan sekuat tenaga bertahan agar tidak melakukan PHK terhadap sekitar 700 kru bus, karyawan bengkel dan lainnya. Namun jika pemerintah terus menerus membuat kebijakan yang tidak berpihak pada pengusaha transportasi, maka PHK bisa benar- benar terjadi.

Pemerintah juga harus memikirkan nasib para pelaku usaha kecil di terminal bus, atau tempat transit seperti warung, pedagang asongan, toko oleh-oleh, penjaga loket, tukang parkir dan lainnya, yang terkena dampak larangan mudik. “Sekali lagi kami mohon cabut Permenhub soal kebijakan larangan mudik. Jika tidak PHK massal akan terjadi,” tegas pemilik PO Shantika dengan hampir 100 armada bus yang sebagian besar memiliki trayek Jakarta- Kudus dan sekitar.

Lebaran tahun lalu pemerintah sudah melarang mudik. Jika lebaran tahun ini juga dilarang, ibarat luka lalu belum sembuh sudah membuat luka baru yang mendekatkan kematian perusahaan jasa angkutan resmi. Sebaliknya, larangan mudik lebaran mengakibatkan menjamurnya jasa transportasi ilegal. Seperti munculnya kendaraan plat hitam hingga kendaraan angkutan barang untuk mengangkut pemudik.

“Kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran mengakibatkan pemudik pada nekat. Ada yang naik travel ilegal hingga naik tronton. Ini berbahaya, karena jika terjadi kecelakaan tidak dijamin asuransi,” tegas pria yang juga Ketua I Dewan Penasehat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Kudus.

Hal inilah yang kemudian mendorong pihaknya memohon pada pemerintah agar mencabut kebijakan larangan mudik. Dan menggantinya dengan pembolehan mudik dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Jika itu solusinya, Suhartono mengaku siap melakukan penerapan protokol kesehatan ketat. Bahkan dirinya, dan seluruh kru di perusahaannya siap divaksinasi Covid, sebagai bentuk pemutusan mata rantai penularan Covid saat lebaran.

Sementara Ketua DPC Organda Kudus, Mahmudun menilai kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran dan memperbolehkan pembukaan sektor pariwisata sebagai sebuah inkonsistensi. “Pemerintah harusnya konsisten. Kalau pariwisata boleh buka, maka dengarkan jeritan hati kami para pelaku jasa trasportasi. Toh ini mudik setahun sekali,” tandasnya. (Trq)

BERITA REKOMENDASI