Merintis Pengawasan Partisipatif Lewat Desa Antipolitik Uang ​

Pak, ampun kesupen nggih, ngenjang nyoblos calone kula (‘Pak, jangan lupa, besok coblos calon yang saya bawa’),” kata seorang pria anggota tim pemenangan calon legislatif tingkat dua. 

“Niki kula dititipi amanah saking Bapak, kagem njenengan, sekalian kula bade pamit. Ditampi nggih, Pak (‘Ini ada titipan amanah dari caleg, untuk Bapak, sekalian saya mau pamit. Diterima ya, Pak’),” lanjutnya saat bertamu di rumah warga konstituen. Sembari berdiri menyalami tuan rumah, si tamu menyelipkan amplop berisi lembaran biru berlogo Bank Indonesia dan juga sebuah stiker bergambar pria berpeci. Gagah juga fotonya.

Pikiran si tamu melayang, membayangkan wajah tuan rumah bakal menunjukkan ekspresi gembira menerima pemberiannya. Kira-kira, kalau difilmkan, ujung happy ending yang diharapkan pria yang sudah lama malang melintang di dunia perpolitikan tingkat kampung itu.
Namun, jawaban berbeda meluncur dari mulut si tuan rumah. Sebuah penolakan, yang dilakukan dengan tenang, tanpa kegaduhan, demi menjaga perasaan tamunya. Tuan rumah paham betul jika seorang tamu, siapapun dia, adalah raja.

Pun Pak, mboten usah maringi arta. Kula pancen pun niat ndukung calon ingkang njenengan bekta, ning kula mboten perlu diparingi arta kados ngaten. Kula mboten purun nampi (‘Sudah Pak, tidak usah memberi uang. Saya memang sudah niat mendukung caleg yang Bapak bawa, tapi tidak perlu diberi uang. Saya tidak mau menerima’),”.

Bahasanya halus, sopan, menampar tanpa membuat sakit, elegan, dan jelas-jelas tegas.

Bahasa penolakan itu beberapa kali diungkapkan warga Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, menjelang pemilu 17 April 2019.

Warga mulai paham buruknya dampak politik uang bagi masa depan bangsa. Uangnya tidak seberapa, paling senilai lima kilogram beras medium, tapi apakah aspirasi mereka bakal tersalur selama lima tahun periode kerja? Entahlah. Tergantung bagaimana kualitas wakil yang terpilih.

Kesadaran itu tumbuh setelah masyarakat bersepakat menetapkan Kaliurip sebagai Desa Antipolitik Uang. Masyarakat bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo gencar melakukan sosialisasi pengawasan dan antipolitik uang.

Menurut tokoh pemuda Kaliurip, Sugeng Riyadi, keinginan menjadi Desa Antipolitik Uang sebenarnya bersifat spontan. Pemerintah desa memiliki mimpi untuk membangun kehidupan politik yang beradab, meski ruang lingkupnya kecil.

Konsep itu kemudian dikomunikasikan dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo yang memiliki program pengawasan partisipatif. Kebetulan, katanya, Bawaslu memiliki agenda kegiatan di desa tersebut. “Bawaslu punya program itu dan kami bertekad untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu. Kami nyambung dengan Bawaslu Purworejo, sehingga terwujudlah deklarasi Desa Antipolitik Uang,” ucapnya pria yang menjabat Kaur Keuangan di Kaliurip itu, kepada KRJOGJA.com, Minggu (29/9).

Deklarasi dilakukan pada tanggal 11 April 2019, atau enam hari menjelang pemilu. Anggota Bawaslu Purworejo, pejabat kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat membubuhkan tanda tangan pada kain raksasa sebagai bentuk kebulatan tekad memerangi politik uang.

Bawaslu pun langsung melakukan sosialisasi. Mereka menyampaikan banyak hal terkait politik uang, definisinya, hingga dampak buruknya bagi kehidupan politik masyarakat.

“Bawaslu menyampaikan bahwa jika kita terima uang untuk coblos calon wakil rakyat atau pemimpin, maka sama saja suara kita dinilai begitu rendahnya. Sebab, bukan tidak mungkin justru calon yang tidak berkualitas bisa menang karena membagikan uang, dan kita merugi jika hal itu sampai terjadi,” terangnya.

Singkatnya waktu tidak menjadi kendala dalam menerapkan konsep pengawasan money politics. Justru tujuh hari menjelang pemilihan adalah waktu yang krusial karena pada saat itu banyak “kalong” beterbangan membawa segepok amplop. Amplop berisi satu dua lembar rupiah, mahar bagi warga agar mau memilih calon tertentu.

Masyarakat, khususnya pemuda, bersiaga memantau situasi desa. Upaya pencegahan politik uang dilakukan. Pemahaman masyarakat agar menghindari praktik politik kotor itu diperkuat. “Hasilnya memang cukup efektif, meski belum merata. Namun, ada sebagian warga yang berani tegas menolak pemberian tim pemenangan calon tertentu,” paparnya.

Kepala Desa Kaliurip Triyanto mengemukakan, tidak mudah mengubah pola pikir masyarakat untuk menghindari politik uang. Tipikal sebagian warga yang masih hidup pas-pasan merupakan salah satu alasannya.

Uang tetap menggiurkan bagi mereka. Meski nilainya tidak seberapa, sudah dianggap lumayan, bahkan angkanya kerap lebih banyak dibandingkan hasil kerja sebagai buruh harian.

Namun, pelan-pelan mereka diberi pemahaman bahwa pemimpin jempolan yang bekerja sepenuh hati pasti akan memikirkan kesejahteraan warganya. “Ada banyak jalan, hanya memang harus ada usaha. Pemimpin amanah pasti akan membantu, misal dengan membukakan lapangan pekerjaan atau pelatihan ekonomi produktif sekaligus pemasarannya,” ungkapnya.

Hajat politik akbar 2019 telah usai. Para pemenang telah dilantik dan mulai bekerja. Seiring hal tersebut, aktivitas pengawasan politik uang di Kaliurip ikut berhenti.

Tanpa kegiatan bukan berarti deklarasi besar-besaran menjelang pemilu lalu menguap begitu saja. Triyanto meyakinkan bahwa semangat mengkampanyekan antipolitik uang masih membara.

“Deklarasi kemarin kami ibaratkan embrio, pengenalan kepada masyarakat bahwa politik tanpa amplop serangan fajar itu menjadikan hidup lebih tenang, warga bebas menentukan pilihan tanpa beban karena ada pemberian seseorang,” terangnya.

Embrio itu akan bertumbuh dan pada saatnya dilahirkan kembali sebagai penjaga, watchdog, juga menjadi penangkal sebelum politik uang itu sampai terjadi.

“Akan kami hidupkan lagi, apalagi tahun 2020 akan ada Pilkada Bupati Purworejo,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq SH SThI MHum mengemukakan, ada beberapa hal yang melatari dipilihnya Kaliurip sebagai Desa Anti Politik Uang. Bawaslu melihat desa itu merupakan salah satu tujuan wisata di wilayah barat Kabupaten Purworejo.

Ketua Bawaslu Purworeo, Nur Kholiq, SH, STh I, MHum.

Masyarakat mengembangkan Taman Wisata Curug Kaliurip sebagai destinasi unggulan. Objek itu sedang viral dan dikunjungi banyak orang. “Kami meyakini, efek sosialisasi akan semakin luas mengingat banyaknya warga Purworejo maupun dari daerah lain yang berkunjung ke sana. Maka pas kalau Kaliurip dibuat menjadi pionir program Desa Antipolitik Uang-nya Bawaslu,” katanya.

Tim bawaslu juga menilai masyarakat memiliki kesiapan dan kemauan besar untuk bersatu memerangi politik uang. Pemerintah desa memberi respons luar biasa dengan ajakan dan mempersiapkan masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu Purworejo.

Pemdes menggerakkan unsur dasawisma dan karang taruna untuk ambil bagian langsung dalam kegiatan pencegahan politik uang. Dukungan juga datang dari unsur pemerintah Kecamatan Kemiri.

Ratusan warga, pemdes, dan kecamatan bersama Bawaslu Purworejo mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang. Deklarasi itu mendapat porsi pemberitaan media massa dan media sosial yang cukup besar. Efeknya, kabar bahwa masyarakat setempat memberi perhatian lebih terhadap setiap aksi politik uang pun diketahui para kontestan pemilu.

“Apabila ada oknum yang hendak mencoba berpolitik uang di Kaliurip, mereka akan berpikir ulang. Mempertimbangkan bahwa cara itu tidak efektif, atau justru berisiko diamankan warga dan dilaporkan ke bawaslu,” tuturnya.

Menurutnya, konsep desa anti-money politics akan dihidupkan kembali setiap menjelang pemilu. Bawaslu akan kembali menautkan simpul yang beberapa bulan ini kendor seiring berakhirnya pilpres dan pileg 2019.

Bahkan Bawaslu berencana mengembangkan konsep tersebut di tiga lokasi lainnya. Mereka juga akan membuat Desa Pengawasan. “Untuk Desa Pengawasan ini maknanya lebih luas lagi, tidak hanya soal politik uang,” katanya.

Desa Pengawasan akan menjadi pelopor dalam mengembangkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Pelibatan tersebut ada pada setiap tahapan pemilu, mulai pendataan pemilih, persiapan logistik, hari coblosan hingga penetapan hasil.

Masyarakat, kata Kholiq, akan menjalankan tugas kepengawasan secara sukarela. Mereka diharapkan menjadi perpanjangan tangan bawaslu, dimana masyarakat diajak terjun langsung mengawal setiap tahapan pemilu.

Rencana program itu merupakan bagian kewajiban pencegahan yang dilakukan Bawaslu Purworejo. Upaya preventif itu dilakukan dengan membangun mental masyarakat pada tingkatan koloni di desa atau blok permukiman kawasan perkotaan.

Bawaslu memanfaatkan instrumen yang sudah ada seperti pemerintah desa, ketimbang mendirikan organisasi baru sebagai sayap lembaga pengawasan di daerah. Pelibatan desa dilakukan mengingat pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Kendati tanpa organisasi resmi, program rintisan seperti di Desa Kaliurip tetap berjalan efektif. Pengawasan dan pencegahan politik uang di desa itu, katanya, menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh panutan warga. Gerakan itu dinilai lebih efektif dibandingkan mendirikan lembaga baru.

Dikatakan, pengawasan pemilu adalah soal menjaga nilai luhur yang sebenarnya sudah lekat dalam hati bangsa Indonesia, yakni kejujuran. Pengawasan melibatkan masyarakat adalah hal penting karena mereka bakal merasakan hasil pemilu yang diejawantahkan dalam berbagai program pembangunan.

Pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas, tentu akan memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan. “Jadi paling utama dalam pengawasan adalah partisipasi warga sendiri, sebab percuma gembar-gembor sosialisasi kalau mereka apatis, bahkan permisif dengan praktik politik tidak jujur,” tegasnya.

Kholiq membayangkan cerahnya masa depan bangsa apabila masyarakat memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi. Aktif berpartisipasi mengawasi, melaporkan, serta memiliki tekad bulat menolak pemberian bermotif politis, apapun bentuknya.

Barangkali saat itu sudah tidak diperlukan lagi lembaga pengawasan pemilu. Kecuali satu lembaga yang berfungsi sebagai badan peradilan pemilu. Menghakimi berbagai pelanggaran yang dilaporkan masyarakat.

Masyarakat mengawal dengan baik setiap tahapan karena menilai pemilu adalah hak asasi yang harus mereka dapatkan secara utuh tanpa intervensi oknum kontestan. Maka proses politik bersih itu akan menghasilkan wakil-wakil jempolan. Wakil yang hanya bekerja keras dan bekerja cerdas memperjuangkan kepentingan konstituennya, dengan satu tujuan besar, mewujudkan bangsa yang sejahtera. (Jarot Sarwo)

 

​

 

 

​

 

BERITA REKOMENDASI