Nasabah PD BKK Pringsurat Grudug Dewan, Ini yang Dituntut

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Nasabah PD BKK Pringsurat Temanggung gruduk gedung DPRD kabupaten tersebut untuk memperjuangkan pengembalian dana di lembaga keuangan milik pemerintah itu secara utuh, Selasa (7/1).

Ketua paguyuban nasabah PD BKK Pringsurat Joko Yuwono mengatakan kekecewaannya pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjanjikan telah menyediakan dana Rp 100 miliar untuk  pengembalian dana nasabah, namun kenyataanya hingga kini baru dikucurkan Rp 12,9 miliar.

" Rupanya pengembalian tidak tuntas, tetapi berhenti di tengah jalan. Pembayaran dihentikan pada Juni. Total yang dibayarkan Rp 12,9 miliar," kata Joko Yunowo.

Nasabah diterima oleh pimpinan dewan, ketua DPRD Yunianto, Wakil Ketua Tunggul Purnomo, ketua Komisi A Ahmad Fauzi dan Ketua Komisi C Slamet SE.

Joko menambahkan nasabah akan datang ke kantor PD BKK Pringsurat untuk mencairkan dana secara serentak pada  4 Februari 2020. Tanggal itu sesuai tanggal yang tertera di biro bilyat dan deposito, bahwa pembayaran mulai ditangani pada tanggal tersebut.

" Sehingga pemerintah diminta menyediakan dana, sehingga permasalahan selesai," katanya, sembari mengatakan bila kantor PD BKK Pringsurat tutup maka akan datang ke kantor sekda.

Seorang nasabah Sukarsono mengatakan keinginan nasabah kepastian realisasi pembayaran uang nasabah. Kunci pencairan adalah dari gubernur, untuk itu minta pada DPRD untuk menagihkan dan mengingatkan Gubernur agar lekas diselesaikan.

Direktur BKK Pringsurat, Ariwinda mengatakan pada 2019 dijadwalkan pencairan dana nasabah sebesar Rp 25 miliar dari Rp 100 miliar yang dijanjikan  Gubernur. Pencairan melalu Bank BPD Jateng. Namun pencairan baru sampai kisaran Rp 13 miliar yang terakhir ditransfer Juni 2019.

" Kami kurang tahu apa alasan dihentikannya pencairan, sampai saat ini kami tidak tahu karena tidak ikut dalam penanganan," katanya.

Kabag Perekonomian Setda Temanggung Sunardi mengatakan BKK Prinsurat tidak masuk penggabungan dalam bank BKK Jateng, karena dinilai Gubernur Jateng pada RUPS, rasio kecukupan modal tidak memenuhi syarat. " Untuk gabung juga harus setor uang, karena tidak ada sehingga BKK Pringsurat ditinggal," katanya.

Dikatakan saat ini Pemprov sedang membahas perubahan Perda Provinsi Jateng no 4 tahun 2017 yang membahas tentang pembubaran BKK. Diharapkan ada pasal yang menyebutkan kewajiban pemilik atau pemprov atas konsekuensi pembubaran tersebut. " Jika ada pengambilan dana pada 4 Februari, silahkan tetapi kini sedamg tidak ada uang," katanya.

Wakil Ketua DPRD Tunggul Purnomo mengatakan dampak dari rush sangat mengerikan sehingga harus ditempuh langkah-langkah terbaik.  Diantaranya berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk membicarakan pencairan dana tersebut.  " Dampak rush adalah ketidak percayaan pada lembaga keuangan milik pemerintah, ini bisa membuat kolap bank lain dan juga pemerintah," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengatakan DPRD akan kawal dengan baik tanpa melanggar aturan pada permasalahan PD BKK Pringsurat.  Diantaranya berkoordinasi dan pendampingan nasabah bertemu DPRD Jateng dan Ganjar Pranowo.(Osy)

BERITA REKOMENDASI