Nekat Tabrak Aturan, Sanksi Pidana Intai Panitia PTSL

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Sanksi pidana mengancam panitia program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang nekat menabrak aturan. Panitia di lapangan dapat dikenakan pelanggaran tindak pidana korupsi terkait gratifikasi hingga pemalsuan dokumen yang berakibat pada hukuman penjara.

Hal tersebut disampaikan Iptu Sapto Hadi SPd SH MH mewakili Kapolres Purworejo AKBP Indra Kurniawan Mangunsong SH SIK, ketika memberi materi tentang potensi pelanggaran hukum pada PTSL di hadapan puluhan kepala desa Kecamatan Ngombol dan Purwodadi.

Dalam sosialisasi itu hadir 57 kepala desa di Ngombol dan 40 dari Purwodadi yang akan menjadi target sasaran PTSL 2019. Selain pihak Polres Purworejo, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Purworejo, Dandim 0708 Purworejo dan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo menjadi pemateri.

Menurut Sapto, penyalahgunaan aturan yang sering muncul adalah penarikan biaya diluar ketentuan tanpa ada kesepakatan dengan pemohon. "Kalau ada payung hukum misal dalam bentuk perdes, tidak masalah. Namun dapat saja muncul pungutan diluar aturan perdes, itu masuk pungutan liar," tuturnya menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, Jumat (28/12).

Alasan yang dijadikan dasar pungutan tambahan itu antara lain PTSL melibatkan lintas instansi, honor panitia tidak cukup, adanya lembur dan membuat takut warga dengan dalih mengurus sertifikat sendiri biayanya jauh lebih mahal.

Adapun pemalsuan dapat muncul apabila tanah berstatus warisan. "Jika ahli waris ada yang di luar daerah dan sulit dijangkau, akhirnya diakali dengan tanda tangan oknum setempat. Masalah muncul ketika ahli waris pulang dan mengetahui haknya diakui milik orang lain,"
terangnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Alex Rahman SH MH menambahkan, persoalan lain yang dapat menjerat panitia adalah adanya upaya mengakui dan mensertifikasi tanah negara sebagai hak milik pribadi.

Dugaan penyalahgunaan tersebut ditemukan pada tanah negara di pesisir selatan Purworejo yang dikuasai orang tanpa hak. Ditegaskan, PTSL memberi batasan tegas soal pemilikan tanah, antar pribadi atau perseorangan dengan pemerintah. "Tentu dalam kaitan hukum, kami siap mendampingi BPN/ATR Purworejo," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN/ATR Purworejo Suwitri Irianto mengemukakan, Kabupaten Purworejo mendapat jatah 50.000 sertifikat dan 60.000 peta bidang tanah dalam PTSL tahun 2019. Pelaksanaan PTSL difokuskan di Kecamatan Purwodadi dan Ngombol. "Pertimbangannya adalah adanya rencana pengembangan kawasan kepariwisataan dan lainnya, dalam rangka mendukung beroperasinya Bandara NYIA di Kulonprogo. Purwodadi dan Ngombol adalah wilayah dekat bandara," terangnya.

Alokasi PTSL 2019 naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada program serupa tahun 2017, Purworejo dapat alokasi 17.500 sertifikat dan 2018 sebanyak 40.200. "Realisasi dua tahun terakhir selalu seratus persen. Termasuk PTSL 2018, semua sertifikat sudah jadi dan terus kami bagikan," tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI