Organisasi Perangkat Daerah Belum Siap

Editor: KRjogja/Gus

MAGELANG (KRjogja.com) – DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang segera menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Aturan itu terkait pedoman tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya segera menetapkan peraturan daerah (perda) tentang organisasi perangkat daerah selambat-lambatnya akhir Agustus mendatang.

"Meski ditarget akhir Agustus sudah ditetapkan, namun eksekutif hingga saat ini belum mengirimkan draf raperda terkait hal itu. Secepatnya perlu diusulkan oleh eksekutif, agar dapat segera dibahas dan tetapkan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyo Susaptoyono, Rabu (10/08/2016).

Yogyo khawatir, jika eksekutif lambat dalam mengusulkan draf raperda akan berdampak ke hal yang lain. Diantaranya soal pembahasan KUA PPAS APBD 2017 yang seharusnya sudah merujuk ke perangkat daerah yang baru. Usulan anggaran pun juga harus disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah yang baru. "Jika belum dibentuk organisasi perangkat daerah baru maka khawatirnya Pembahasan APBD molor. Lebih jauh penetapan APBD dan pelaksanaan pembangunan juga tidak bisa tepat waktu," jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adi Yanto menambahkan, dalam setiap momentum, ia meminta persoalan kekosongan jabatan di Pemkab agar segera dilakukan pengisian. Mengingat, kekosongan jabatan menjadi salah satu penyebab koneksi intensitas komunikasi yang tidak berjalan. Ia tidak mempersoalkan siapa saja yang akan menduduki dalam jabatan tersebut. "Namun demikian, kekhawatiran mundurnya pengisian jabatan tersebut akan berdampak pula dengan struktur organisasi tata kerja yang baru. Mengingat per Januari organisasi perangkat daerah baru sudah berlaku," imbuhnya.

Terpisah, Kabag Organisasi Pemkab Magelang Widyantara mengatakan, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, harusnya akhir Agustus  selesai penyusunan SOTK. Namun nomenklatur rencananya baru keluar 19 Agustus mendatang. "Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini sifatnya tengah menunggu nomenklatur tersebut," katanya.

Ditengah menunggu nomenklatur turun dari pemerintah pusat, pihaknya sudah menyusun dengan konsep gambaran secara umum. Nantinya hasil penyusunan itu dibicarakan terlebih dahulu dengan bupati. Setelah itu baru disampaikan ke legislatif. "Disalah satu pasal PP itu nomenklatur bisa digantikan dengan Perkada," katanya. (Bag)

 

BERITA REKOMENDASI