Padat Karya Tunai Percepat Keadilan Sosial

MAGELANG, KRJOGJA.com – Sejumlah program pemerintah diapresiasi salah satu anggota Komisi V DPR RI, Ir Sudjadi. Diantaranya tentang program pembangunan yang dialksanakan dengan cara padat karya tunai yang mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Program ini (padat karya), terbukti mampu melibatkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program-program seperti itu, harus terus dilaksanakan, karena terbukti program pro rakyat yang mampu mempercepat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Sudjadi, pada sosialisasi Pancasila di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Kamis (26/04/2018).

Dalam kesempatan itu, Sudjadi menyampaikan beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan cara padat karya diwilayah ini. Diantaranya programBantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 15 juta per rumah. Kemudian program Rumah Tata Hijau (RTH) senilai Rp 600 juta hingga Rp 1 Miliar, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) sebesar Rp 1 hingga Rp 2 M. Selanjutnya program TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reyus and Resicle) senilai Rp 500 juta hingga – Rp 600 juta.

“Selain itu juga ada program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (pisew) senilai Rp 600 juta yang akan dilaksanakan di 14 kecamatan di Kabupaten Magelang, melibatkan 39 desa. Khusus pisew ini, satu kecamatan melibatkan dua hingga tiga desa, dengan anggaran mencapai Rp 600 juta per kecamatan,” sebutnya.

Ditambahkan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah, Dwiatma Singgih Raharja Sabaris, bahwa program pisew di Kabupaten Magelang tahun 2018 ini, akan dilaksanakan di 14 dari 21 kecamatan. “Untuk bentuknya, bisa berupa pembangunan atau rehab pasar desa, pengerasan atau perbaikan jalan penghubung antar desa, perbaikan saluran irigasi dan lainnya. Program ini harus mencakup dua hingga tiga desa 39 desa. Bahasa mudahya, masyarakat yang terkena manfaat harus terdiri dari dua sampai tiga desa,” imbuhnya.

Untuk realisasinya, semua desa yang akan mendapatkan program ini, harus terlebih dahulu membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang didaftarkan ke notaris dan diketahui oleh Bapermades Kabupaten Magelang. "Jika persyaratan itu terpenuhi, maka di bulan juni atau juli sudah dapat dilaksanaka dan diperkirakan selesai pada Bulan November 2018 besok," pungkasnya. (Bag)

 

BERITA REKOMENDASI