Paguyuban Angkutan Tuntut Tegakan Permenhub 108

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Seluruh paguyuban angkutan resmi di Kabupaten Purworejo menuntut pemerintah menegakkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 tahun 2017. Mereka menggelar aksi pasang stiker pada seribu kendaraan angkutan resmi, mulai Rabu (7/3/2018).

Aksi diawali penempelan stiker pada puluhan angkutan perdesaan (angkudes) dan taksi konvensional di Perempatan Pasar Kembang Jalan KH Ahmad Dahlan. "Kami gabungan paguyuban angkutan resmi ingin mengingatkan pemerintah akan janji menertibkan angkutan online ilegal," kata Pembina Laskar Komunitas Angkutan Purworejo (Kapor) Wahyu Muji Mulyana, kepada KRJOGJA.com.

Seluruh angkutan umum resmi yang melintas, dipasang stiker bertulis "Tegakan Permenhub 108, Tolah Angkutan Online Ilegal," di kaca belakang. Rencananya, pemasangan stiker akan menyasar seluruh angkutan dalam kota, termasuk bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Menurutnya, seluruh pengusaha dan awak angkutan resmi memiliki tuntutan yang sama karena mereka terganggu dengan armada online ilegal. Pemerintah telah menengahi perselisihan angkutan online dan konvensional dengan menerbitkan Permenhub 108.

Pada praktiknya, pemerintah memberi kelonggaran penerapan Permenhub hingga batas akhir 14 Februari 2018, dan penertiban dilakukan mulai 15 Februari. Namun kenyataanya, hingga batas waktu selesai, belum ada upaya penertiban dilakukan pemerintah atau kepolisian. "Kami menuntut kesetaraan dan sudah dipenuhi lewat regulasi menteri, namun ternyata penerapannya ditunda sampai batas waktu yang belum diketahui," ungkapnya.

Ketua Paguyuban Usaha Angkutan Sejahtera Jalur 19 – 20, Tomi Winata mengaku tidak keberatan adanya usaha angkutan online karena menguntungkan. Namun bisnis apapun, lanjutnya, harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. "Aturan dibuat untuk melindungi semua, baik online maupun konvensional. Mau bisnis apapun silakan, tapi patuhi aturan pemerintah, kalau online mau jadi resmi akan kami dukung," tuturnya.

Tomi keberatan apabila dalam kondisi lesu usaha seperti beberapa tahun terakhir, pengusaha angkutan konvensional tetap dibebani uji KIR, SIM A Umum dan ketentuan lain. Sementara angkutan online, lanjutnya, tidak ada aturan sama sekali. "Kalau seperti itu ceritanya, sebaiknya kami juga tidak perlu uji KIR dan buat SIM A Umum agar sama seperti online," tandasnya.(Jas)

 

BERITA REKOMENDASI