Pajak dan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi

Editor: KRjogja/Gus

PURWOREJO (KRjogja.com) – Guru Besar IAIN Walisongo Prof Dr H Ahmad Rofiq MA menandaskan, meskipun antara pajak dan zakat memiliki esensi yang berbeda, namun sebenarnya dapat disatukan melalui regulasi. Apalagi jika sudah dituangkan dalam undang-undang, maka setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi.

“Ketika ketentuan itu sudah dituangkan dalan undang-undang, maka setiap warga negara wajib mematuhinya,” katanya, Jumat (30/9).

Dalam makalahnya yang berjudul konvergensi pajak dan zakat dalam memajukan ekonomi umat yang disampaikan pada stadium general di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi (STAIAN) Berjan Kabupaten Purworejo, Ahmad Rofiq menandaskan, meskipun memiliki perbedaan secara mendasar antara pajak dan zakat, namun tetap bias disatukan. “Secara prinsip memang ada perbedaan yang cukup mendasar. Namun jika ada yang berpendapat dan berkeinginan untuk menyatukan saya kira bisa meskipun agak susah,” tandasnya.

Dijelaskan,  zakat merupakan kewajiban agama atau syariat, sedangkan pajak kewajiban warga kepada negara. Karena negara wajib menjamin kehidupan, hak, dan keamanan warganya, maka setiap warga yang memenuhi wajib pajak harus membayar pajak. “Tujuan serta fungsinya sama untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hanya saja dalam zakat ada pembatasan yang tegas dan jelas. Sedang pajak bisa digunakan secara umum yang menjadi tanggung jawab negara, termasuk biaya obat, vaksin, dan biaya pemeliharaan lokalisasi di daerah yang membutuhkan,” jelasnya. (Nar)

 

BERITA REKOMENDASI