Pajak Diturunkan, WP UMKM Naik 40 Persen

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Jumlah wajib pajak (WP) sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Jawa Tengah bagian selatan mengalami kenaikan hingga 40 persen. Peningkatan tersebut setelah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018 tentang penurunan pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, Juli 2018.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) Jawa Tengah II Rida Handanu Ak MBA mengatakan, kenaikan jumlah WP diperkirakan karena semakin ringannya pajak UMKM. "Analisa kami, pajak semakin ringan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk taat aturan perpajakan," ujarnya kepada KRJOGJA.com, usai menjadi pemateri dialog Ngobrol Pajak, Ngolah Pikir (Ngopa-Ngopi) di Stasiun Purworejo, Kamis (24/01/2019) malam.

Kenaikan juga terjadi pada realisasi penerimaan pajak selama tahun 2018. Rida menyebut kenaikan realisasi mencapai 18 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Selama tahun pajak 2018, penerimaan Kanwil DJP Jateng II kurang lebih Rp 11,5 triliun. "Dari angka itu, sekitar sepuluh persen disumbang dari pajak UMKM. Fokus utama penerimaan pemerintah tetaplah pengusaha besar, meski UMKM juga diharap ikut menyumbang penerimaan negara," tuturnya.

Dilihat secara umum, katanya, pemerintah memang menurunkan besaran pajak sehingga secara logika akan terjadi penurunan penerimaan negara. Namun kenyataannya, lanjut Rida, ada peningkatan penerimaan dan jumlah WP UMKM karena pelaku usaha merasa tidak terbebani dan mau menjalankan aturan perpajakan secara benar. "Yang dulunya belum melapor secara lengkap, sekarang laporannya bertambah, realisasinya semakin besar," katanya.

Dalam dialog, sejumlah pelaku UMKM mengingatkan masih perlunya sosialisasi PP 23 Tahun 2018. Rida mengemukakan, sosialisasi aturan tersebut dilakukan berjenjang mulai tingkat pusat.

Kantor pajak di daerah juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyasar berbagai kalangan masyarakat. "Kami minta KPP membuat kegiatan sosialisasi business development service (BDS). UMKM harus paham benar terkait aturan dalam PP 23/2018," tegasnya.

Pemilik UMKM peternakan kambing di Desa Donorejo Kaligesing, Sugiarto menyambut positif kebijakan penurunan pajak tersebut. Ia mengaku telah menjadi wajib pajak dan rutin membayar setiap usahanya menerima pesanan. "Sekarang pajak semakin rendah, tentu meringankan kami pelaku usaha kecil. Kami harap sosialisasi dilakukan lebih intensif, sebab saya meyakini masih banyak pelaku UMKM yang belum paham aturan itu," tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI