Pajak Tambang Lampaui Target, Ini Kata Pemerintah Purworejo

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Realisasi penerimaan pajak tambang galian di Kabupaten Purworejo melampaui target. Pajak yang dibayar pengusaha mencapai Rp 918 juta, sedangkan pemerintah mematok target Rp 600 juta untuk tahun 2018. 

Kabid Pajak Selain PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo Mulyono mengatakan, potensi pajak tersebut masih bisa dimaksimalkan lagi. "Hingga tutup tahun, kami yakini akan ada peningkatan signifikan. Sebab ada beberapa perusahaan baru yang beroperasi," tuturnya kepada KRJOGJA.com, Jumat (19/10/2018).

Pajak daerah hampir satu miliar rupiah itu dibayarkan lima perusahaan yang menambang batu andesit di wilayah Kecamatan Bagelen. Menurutnya, pemerintah menargetkan realisasi pajak Rp 400 juta pada awal tahun anggaran. Namun memasuki semester kedua, realisasi terlampaui sehingga dibuat revisi target menjadi Rp 600 juta. 

Besaran pajak batu andesit yang dikenakan adalah 25 persen dari nilai penjualan. Peraturan Gubernur Jateng dan SK Bupati Purworejo mencantumkan harga jual andesit dan turunannya Rp 70 ribu permeterkubik. 

Untuk memastikan pengusaha taat aturan pajak, pemkab menerjunkan tim untuk mengecek volume penjualan hasil tambang. Bahkan bupati juga mewacanakan pemasangan kamera CCTV pada tambang resmi untuk mengecek volume penjualan. "Hasilnya kami sinkronkan dengan milik pengusaha. Kami minta pengusaha juga jujur dalam pembayaran pajak dan patuh aturan berlaku," tegasnya. 

Sementara itu, Manajer Proyek CV Cahaya Indra Laksana Viktor Indra Buana mengemukakan, perusahaannya membayar pajak sesuai volume penjualan batu andesit yang diambil dari tambang di Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen. Pajak disetorkan pengusaha ke BPPKAD Purworejo. "Kami patuh aturan daerah, termasuk soal pajak," tuturnya. 

Senada, Kepala Teknik Tambang (KTT) CV Tirta Baru Laksana Arifin Rahmatullah menambahkan, perusahaan tidak akan berani melanggar aturan pajak. Perusahaan itu memperoleh izin tambang di Desa Hargorojo Bagelen. "Ada sanksi denda dua persen dari nilai pajak apabila ada keterlambatan pembayaran. Perusahaan menghindari hal tersebut," tandasnya.(Jas)

BERITA REKOMENDASI