Panitia di 43 Desa Diminta Waspadai Klaster Baru

Editor: Ivan Aditya

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Panitia pilkades di Kabupaten Purworejo diminta untuk mewaspadai munculnya klaster baru Covid-19. Pandemi menjadi salah satu perhatian Pemkab Purworejo dalam pilkades yang akan diselenggarakan 43 desa pada Mei 2021.

Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH mengatakan, pilkades serentak dalam kondisi pandemi menimbulkan kekhawatiran akan munculnya klaster baru. Pemerintah mengatur pilkades dalam situasi pandemi lewat Permendagri 72 Tahun 2020, tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 tahun 2014.

Menurutnya, regulasi baru itu memuat kewajiban menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkades. Panitia harus membuat aturan terukur dan mengikat sehingga protokol kesehatan dapat dilaksanakan secara konsisten. “Protokol kesehatan harus menjadi pijakan utamanya,” ucapnya, Jumat (29/01/2021).

Adapun penerapan protokol kesehatan dalam pilkades, lanjutnya, akan mendapatkan pengawasan ketat dari Satgas Covid-19, TNI, Polri, hingga Satpol PP. “Pemerintah menjaga betul pelaksanaan pilkades itu, jangan sampai justru menjadi media penularan virus,” tuturnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Purworejo Agus Ari Setiyadi mengatakan, pemkab mulai mempersiapkan pelaksanaan pilkades dengan menyelenggarakan pembekalan kepada panitia pilkades dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah itu agenda selanjutnya dilaksanakan panitia di desa, yakni tahapan pendaftaran bakal calon kades. “Sesuai Perbup 160.18/569/2020 tentang penetapan jadwal pelaksanaan pilkades, tahap pendaftaran dilaksanakan pada 1 – 10 Februari 2021,” katanya.

Pilkades, lanjutnya, akan diselenggarakan pada 3 Mei 2020. Dikatakan, panitia harus cermat dalam menghadapi potensi persoalan yang kemungkinan akan muncul dalam pelaksanaan pilkades. Pilkades juga dapat menimbulkan gesekan antarcalon atau antar pendukung mereka.

Agus mengimbau panitia untuk selalu berkomunikasi dengan tim pengawas dan tim fasilitasi di kecamatan maupun kabupaten. “Silakan meminta saran dan harus diingat, bahwa panitia dan KPPS itu wajib menjunjung tinggi netralitas dapam pilkades,” tandasnya. (Jas)

BERITA REKOMENDASI