Panwascam Mertoyudan Panggil Tiga Perangkat Desa Tak Netral

Editor: Ivan Aditya

MAGELANG, KRJOGJA.com – Panwascam Mertoyudan, Kabupaten Magelang kembali melakukan klarifikasi kepada Perangkat Desa yang diduga tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018. Ketiganya adalah Budi Prasetyo dan Unggul Purwanto, keduanya perangkat desa di Desa Mertoyudan dan seorang Kepala Dusun, Kunto Widodo di Desa Kalinegoro. Klarifikasi dilakukan karena ada laporan masyarakat yang melihat ketiganya aktif mendukung salah satu paslon melalui media sosial dan aplikasi WhattApp (WA).

Mereka diklarifikasi ke Kantor Panwascam Mertoyudan, Selasa (03/04/2018) kemarin. Saat klarifikasi, ketiganya mengakui memang menjadi pendukung salah satu paslon. Namun untuk Budi dan Unggul, diakui tidak aktif meski menjadi anggota grup WhattApp pendukung salah satu paslon tersebut. Bahkan masuk dalam grup tersebut pun, karena dimasukkan oleh temannya yang menjadi adminnya.

"Saya dimasukkan di grup WA oleh teman saya. Bukan saya sendiri yang masukkan. Hal itu berawal dari ngobrol-ngobrol saat teman saya itu mengurus surat pensiun di balai desa. Karena sama-sama satu pilihan, saya ditawari masuk grup WA pendukung salah satu paslon itu dan saya iyakan saja," kata Unggul.

Namun keduanya mengaku sempat ingin keluar dari grup itu, karena di grup itu ternyata beraliviansi ke salah satu partai politik peserta pemilu 2019 yang berbeda dari parpol yang didukung keduanya. "Saya sempat keluar dari grup WA itu, namun dimasukkan lagi. Namun begitu, saya tidak pernah komentar. Saya hanya mantau saja. Kalau pun komentar, yang ringan-ringan seperti saat anggota grup bahas durian atau cerita-cerita lucu," imbuh Budi.

Sementara Kunto yang datang terakhir saat klarifikasi itu, mengakui pernah aktif di facebook pendukung salah satu paslon. Bahkan diakui pernah juga komentar dan membuat status dukungan terhadap salah satu paslon tersebut. Namun hal itu dilakukan baru pertengahan februari hingga akhir maret kemarin. Hanya saat ini, ia sudah tidak aktif lagi.

"Sudah lama saya tidak komen maupun membuat status di grup facebook itu. Terakhir komentar saat ada teman yang selalu berkomentar mendukung salah satu paslon lain. Karena panas, saya pun ikut berkomentar menanggapinya," katanya, terpisah.

Saat ditanya apakah tidak mengetahui kalau sebagai seorang perangkat desa pada pilkada ini harus netral, diakui mengetahui. Namun begitu, ia tidak pernah membaca peraturan tersebut.

"Mungkin dengan pemanggilan ini, jadi mengingatkan saya. Dan mulai sekarang saya tidak akan aktif lagi dalam kegiatan dukung mendukung paslon baik di media sosial maupun dalam kehidupan keseharian. Kalau sampai ketahuan lagi, saya siap dipanggil lagi," ungkapnya.

Ketua Panwascam Mertoyudan, Fatkhul Mujib, Rabu (04/04/2018) mengatakan, klarifikasi kepada ketiganya dilakukan sesuai laporan masyarakat disertai bukti-bukti serta saksi. “Ini hanya untuk klarifikasi saja. Selanjutnya, hasil klarifikasi yang kami tuangkan dalam berita acara, nanti akan kami laporkan ke Panwaskab Magelang,” katanya.

Mujib menegaskan pihaknya akan bersikap tegas atas pelanggaran peraturan pilkada dan tidak akan pandang bulu dalam menegakkan aturan netralitas ASN dan perangkat desa tersebut. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Kalau ada yang melanggar lagi. Kami akan tindak tegas berdasar undang-undang,” tegas Mujib, didampingi Komisioner Panwascam Mertoyudan Bidang Pencegahan, Y Bagyo Harsono dan Bidang SDM, Anisa Subiroh. (Bag)

BERITA REKOMENDASI